Mataram, Bimakini.- Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menekankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk terus mendorong proses rehabilitasi pasca rangkaian gempa di Lombok.
“Kita tidak ingin saudara-saudara kita tinggal di daerah yang belum sepenuhnya pulih. Rehabilitasi, rekonstruksi, membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan harus diprioritaskan,” ujar Menteri Bambang saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Musrenbangprov NTB), di Lombok Raya Mataram, Kamis (4/4/2019).
Menurut Bambang, dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan, bahkan terkontraksi minus 4,56 persen di 2018. Apabila tanpa tambang, PDRB NTB tumbuh sebesar 3,08 persen. Perlambatan ekonomi non tambang disebabkan bencana alam yang menimpa NTB di triwulan III 2018. Sementara tambang dan penggalian mengalami penurunan di 2015-2018.
Nilai ekspor NTB juga dikatakan mengalami fluktuasi di 2012-2018, dengan komoditas utama bijih tembaga. Sebagai penyumbang perekonomian terbesar NTB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Begitu pula sektor perdagangan besar dan eceran meningkat dalam empat tahun terakhir. Meskipun, pertumbuhan PDRB ketiga sektor menurun di 2018.
Menurut Menteri Bambang, permasalahan NTB adalah pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup rendah di bawah nasional, meskipun terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Kabupaten Sumbawa Barat berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB NTB dengan sumbangan 18,61 persen. Berbanding terbalik dengan Kota Bima yang berkontribusi 2,95 persen terhadap PDRB provinsi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi juga berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat 23,48 persen, disusul Kota Mataram 5,67 persen,” jelasnya.
Dipaparkan, tingkat kemiskinan NTB di atas rata-rata nasional dan cenderung menurun di 2014-2018. Per September 2018, jumlah penduduk miskin NTB sebanyak 735,6 ribu atau 14,63 persen, turun dari September 2017 atau 15,05 persen. Tingkat kemiskinan sebagian besar kabupaten/kota berada di atas rata-rata nasional, kecuali Kota Bima dan Kota Mataram.
IPM NTB per periode 2014-2017 relatif lebih rendah dibandingkan nasional, tetapi terus mengalami peningkatan dalam periode yang sama. Pertumbuhan IPM berada di atas nasional dan mengalami peningkatan di tahun terakhir. Kota Mataram menduduki IPM tertinggi, disusul Kota Bima, sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.
Untuk tingkat pengangguran NTB berada di bawah nasional, namun sedikit meningkat di tahun terakhir. Secara spasial, seluruh kabupaten/kota di NTB sudah berada di bawah angka rata-rata nasional dengan tingkat pengangguran terendah di Kabupaten Bima, sedangkan tertinggi di Kota Mataram dan disusul Kabupaten Sumbawa Barat.
Sebaliknya, rasio gini berada di bawah angka rasio gini nasional dan mengalami penurunan pada tahun terakhir. Namun, per periode 2015 hingga 2018, rasio gini NTB meningkat sebesar 0,391 pada 2018. Berdasarkan PDRB per kapita, masih terdapat kesenjangan wilayah yang cukup jauh antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan kabupaten/kota lainnya.
“Untuk mencapai target nasional, NTB harus memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 1,55 persen, tingkat kemiskinan maksimal 13,52 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maksimal 3,49, dan IPM sebesar 68,87,” jelas Menteri Bambang.
Untuk itu, kebijakan pembangunan NTB di 2020 perlu diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik dan bendungan, meningkatkan investasi dengan NTB yang ramah investasi, meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi pada sektor pertanian dan pariwisata, mendorong sinergi program kemiskinan antar pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten melawan kemiskinan dari desa, serta mengakomodasi program yang berhubungan dengan komponen IPM, terutama kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
