Connect with us

Ketik yang Anda cari

Peristiwa

Tolak RUU KPK, Mahasiswa Kepung Kantor DPRD Kabupaten Bima

Bima, Bimakini.- Mahasiswa dari berbagai elemen dan Kampus di Kota dan Kabupaten Bima mengepung sekretariat DPRD Kabupaten Bima Senin (30/9).

Dalam aksinya mahasiswa lebih banyak menyuarakan terkait penolakan RUU KPK dan RKUHP yang juga banyak disuarakan mahasiswa dari seluruh pelosok nusantara. Selain itu juga mahasiswa menuntut sejumlah harga komoditas pertanian dinaikkan.

Pantauan Bimakini.com, mahasiswa mulai berdatangan sejak pukul 09.00 Wita hingga siang hari dengan almamater masing-masing dari berbagai kampus, seperti STKIP Bima, IMM Muhammadiyah Bima, STIT Sunan Giri hingga STISIP Mbojo Bima.

“Kami menolak sepenuhnya revisi Undang-undang KUHP dan revisi Undang-undang KPK. Dan kami mendesak DPRD agar merekomendasikan segera aspirasi kami,” teriak sejumlah orator disambut teriakan ribuan mahasiswa lainnya.

Para mahasiswa masing-masing mengambil tempat tersendiri dan rata-rata berkosentrasi di dua depan pintu gerbang utama DPRD Kabupaten Bima dengan dijaga ketat aparat kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Selang beberapa lama menyampaikan aspirasi mereka sambil mendorong pintu pagar DPRD Kabupaten Bima, masing-masing kelompok mahasiswa langsung diterima Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Putera Ferryandi, SIP didampingi sejumlah anggota dewan lainnya.

Dae Yandi, sapaan akrab nampak ikut naik diatas podium mobil massa aksi dan menjawab satu persatu tuntutan mahasiswa dengan bijak Dengan didampingi sejumlah anggota dewan lainnya.

“Usia saya pun masih muda, jadi apa yang disuarakan teman-teman mahasiswa ini akan kita tampung dan akan kita perjuangkan. Sementara untuk tuntutan lain seperti menaikkan harga komoditas pertanian, kita juga akan sampaikan ke eksekutif,” ujarnya.

Yandi pun menandatangani sejumlah tuntutan mahasiswa sejak pagi hingga siang hari. Dia nampak bolak-balik menjawab satu persatu elemen mahasiswa dari berbagai kampus tersebut. Hanya saja ia menolak menandatangani permintaan pendemo yang meminta menurunkan Presiden Joko Widodo.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“Kalau tuntutan yang ini (Presiden Diturunkan, Red) bukan kapasitas kami. Mohon maaf, tapi akan kami tampung aspirasi teman-teman,” pungkasnya.

Sejumlah elemen mahasiswa yang belum ditanggapi langsung ketua DPRD termuda itupun bahkan hingga mendatangi ruangannya untuk ditemui. (IKR)

Bagikan berita

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait