Muhammad Firdaus
Bima, Bimakini.- Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bima telah dimulai. Ditandai telah mendaftarnya para bakal calon di KPU Kabupaten Bima 4 dan 6 September 2020. Pilkada kali ini, luar biasa karena dilaksanakan di tengah bencana non alam, Pandemi Covid19.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Wera (HMW) Bima-Makassar, Muhammad Firdaus mengatakan, satu hal yang patut dicermati, situasi pandemi ini ternyata tidak menghalangi euforia Pilkada. Terlihat ratusan hingga ribuan massa pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima tumpah ruah ke jalan.
Para bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima dengan sangat bangga berada di tengah kerumunan massa. Tentu sangat disayangkan, karena pada saat yang sama Pandemi Covid-19 belum terlihat tanda-tanda akan berhakhir.
“Per hari Minggu 6 September 2020, pasien Covid-19 di Indonesia telah mencapai 190.665 orang dan 7.940 orang diantaranya telah meninggal dunia. Parahnya lagi, tingkat kematian akibat Covid-19 di Nusa Tenggara Barat berada di angka 5,91 persen melebihi tingkat kematian di seluruh dunia yakni 3,7 persen. Belum lagi kabar duka tentang ratusan dokter dan tenaga kesehatan lainnya telah merenggang nyawa demi berhadapan dengan Virus Corona ini. Mereka meninggal demi kita, demi keselamatan kita semua,” ujarnya dalam siaran persnya yang diterima BimaEkspres, Senin (7/9).
Kata Firdaus, HMW sebagai organisasi mahasiswa sangat berkepentingan untuk bersikap melihat situasi ini. Ini bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan kekuatan moral masyarakat.
“Mengecam seluruh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima karena menciptakan dan menjadi bagian dari kerumunan massa di tengah situasi pandemi yang sedang melanda Indonesia dan dunia saat ini. Tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami, apakah para Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima memiliki rasa kemanusian, persaudaraan, simpati, empati dan kepekaan terhadap kesehatan masyarakat khususnya di saat situasi bencana yang tengah melanda umat manusia saat ini,” ujarnya.
Lanjutnya, mendesak pelaksana Pilkada Kabupaten Bima, KPU dan Bawaslu untuk segera bersikap dan bertindak terhadap terjadinya kerumunan massa saat pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima. Kerumunan massa yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
Selain itu, mendesak Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bima untuk tidak diam, khususnya di saat pilkada ini. Pelaksanaan pilkada menjadikan potensi masyarakat berkerumun meningkat, sehingga potensi penyebaran Covid-19 menjadi lebih besar.
“Satuan tugas penanganan Covid 19 Kabupaten Bima harus memastikan bahwa tidak boleh ada klaster Covid-19 pada pelaksanaan pilkada kali ini. Sikap abai masyarakat akan bahaya Covid-19 hari-hari ini juga merupakan akibat dari tidak maksimalnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Setahu kami Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sampai detik ini belum dibubarkan, akan tetapi tidak terlihat apa yang sedang dilakukan dalam upaya penanganan pandemi ini. Oleh karena itu, Satuan Tugas harus bekerja lagi,” tegasnya.
Disamping itu, mendesak Bupati Bima untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati tentang tentang kewajiban mematuhi protokol kesehatan dan perlindungan kesehatan masyarakat seperti yang diamanatkan oleh Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.
“Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bima untuk tidak ikut terlibat dalam euforia pilkada yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Hal tersebut dilakukan agar tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan kita bersama, mengingat pandemi Covid-19 ini nyata dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir,” tutupnya. (BE04)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
