Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten Bima melalui Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak), terus berupaya meningkatkan peran Camat dan Kepala Desa dalam tata kelola administrasi kependudukan.
Upaya tersebut diwujudkan dalam Focus Discussion Group (FGD) secara daring dan tatap muka tentang perumusan panduan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan (Rakorcam) dengan tematik Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Layanan Administrasi Berbasis Kewenangan Desa (LABKD). Kegiatan berlangsung Senin (26/4/2021), di Gedung PKK Kabupaten Bima.
Kadis Dukcapil, M Salahudin, mengatakan peran Kompak dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Dukcapil berjalan baik. Inovasi yang telah diterapkan, seperti fasilitasi penyusunan dan penetapan Perda Adminduk, saat ini dalam proses pengesahan Biro Hukum Setda Pemprov NTB, untuk selanjutnya dibuatkan UU dan disosialisasikan
“Kerjasama dengan Kompak, berhasil membawa pelayanan pada Dinas Dukcapil lebih mudah, cepat dan semua gratis. Fokus ke depannya, memutus mata rantai calo dalam pelayanan supaya tidak membebani masyarakat. Masyarakat juga tidak perlu berkerumunan dan habiskan biaya datang di Kantor Dukcapil untuk cetak. Karena, cukup melalui layanan aplikasi Cetak Dokumen Gratis di Desa,” katanya, Senin (26/4/2021).
District Coordinator Kompak Bima, Asrullah Lukman, menjelaskan teknis pelaksanaan FGD, yaitu panel presentasi dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama, dipandu Iman Ridwansyah dari Bappeda dengan narasumber dari Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bima, Syamsul Bahrain, membahas tentang peran Kecamatan (Camat dan PTPD) dalam pembinaan dan pengawasan (Binwas) penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan koordinasi lintas sektor, termasuk LABKD. Narasumber lain yaitu, Kadis Dukcapil, membahas tentang kebijakan dan mekanisme pelaksanaan LABKD di Kabupaten Bima.
Pada sesi kedua, FGD dipandu Syamsuriza, dari DPMD dengan narasumber Rani Wahyuni, Kabid Perencanaan Sosbud Bappeda Kabupaten Bima. Pembahasannya, bedah isi panduan Rakorcam tematik LABKD pada BAB I dan BAB II.
Provincial Manager Kompak NTB, Lalu Anja Kusuma, menyampaikan secara virtual, apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bima dalam menerapkan LABKD. Kabupaten Bima juga telah tampil dengan sejumlah inovasi, penyusunan Perda dan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat masyarakat.
“Semua ikhtiar tersebut telah membuahkan hasil dengan capaian 98 persen dokumen kependudukan terselesaikan,” ungkapnya.
Demikian juga e-KTP sudah dituntaskan 96 persen, kata Anja. Angka tersebut, berada di atas target Nasional dan merupakan capaian tertinggi di wilayah kerja Kompak. Namun kecilnya persentase yang belum terselesaikan, bisa jadi kelompok masyarakat dari disabilitas, masyarakat miskin dan lainnya yang sangat membutuhkan dokumen dan identitas
“Melalui LABKD sesuai kewenangan desa, mungkin bisa melayani masyarakat dan menggandeng Dinas Dukcapil untuk berikan layanan dokumen Adminduk yang lebih cepat, murah dan dekat kepada masyarakat,” terangnya.
Paska FGD, peserta diharapkan mendapatkan informasi tentang peran strategis Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan informasi tentang kebijakan daerah serta mekanisme pelaksanaan LABKD di Kabupaten Bima. ILY
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
