Mataram, Bimakini.- Pendataan sosial ekonomi masyarakat melalui registrasi nasional oleh Badan Pusat Statistik diharapkan dapat mengurai pula masalah angka kemiskinan NTB yang dinilai masih cukup besar.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima audiensi BPS NTB yang akan melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota terkait pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi 2022 dalam waktu dekat.
“Saya berharap dengan kegiatan ini akan memvalidasi data kemiskinan kita dan kabupaten/kota bersemangat memperbaiki data ini demi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan”, harap Wagub, Kamis (8/9/2022).
Ditambahkannya, secara tidak langsung registrasi sosial ekonomi ini juga akan berdampak pada pemutakhiran data angka kemiskinan sampai kemiskinan ekstrim di NTB.
Menurutnya, angka 13,68 persen atau 731.940 jiwa yang masuk dalam kategori miskin per Maret 2022, masih dipengaruhi oleh pendataan yang tidak valid. Wagub yakin, kondisi real masyarakat belum tercermin dari data kemiskinan tersebut.
Kepala BPS NTB, Drs Wahyudin, mengatakan percepatan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. juga upaya dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang membantu pemerintah pusat dan daerah”, jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan program unggulan NTB Satu Data dari Dinas Kominfotik NTB akan terintegrasi langsung dengan hasil pendataan Regsosek 2022 ini.
“Secara tidak langsung juga akan terjadi pemutakhiran data di NTB Satu Data secara sektoral agar dapat digunakan mengambil kebijakan strategis oleh pimpinan”, jelasnya. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
