Rakor Menteri PUPR di Kantor Pemkot Bima membahas normalisasi, relokasi dan pembangunan dam baru.
Kota Bima, Bimakini.- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc, menekankan pentingnya normalisasi segera dilakukan agar tidak kembali terdampak banjir. Setelah itu, membangun unit rumah untuk relokasi banjir bandang, khususnya yang rumahnya terdampak banjir.
Menteri PUPR mengatakan upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur juga akan diupayakan dengan membangun bendungan di Kendo dan Busu. Rencana ini akan dilanjutkan dengan studi dan analisis kelayakan.
Terkait rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dan infrastruktur, Kementerian PUPR juga akan mempelajari lebih lanjut untuk menetapkan skala prioritas dan alokasi anggaran.
Namun, kata Menteri PUPR sebelum pembangunan rumah itu, akan diutamakan dulu normalisasi. “Lakukan normalisasi sungai, tangani sampah, jembatan yang roboh semua itu pasti kami bantu semaksimal mungkin dan secepatnya, agar masyarakat bisa menggunakan jalan tersebut,” jelasnya.
Selain itu, Menteri PUPR mengarahkan agar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi prioritas untuk diatasi. “Lakukan pendataan terhadap sumber air yang bisa dimanfaatkan. Kita juga harus memanfaatkan momentum ini untuk segera melaksanakan relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai”, katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bima, HM Qurais menjelaskan, Pemerintah Kota Bima mengajukan empat alternatif untuk relokasi. Saat ini jumlah rumah di bantaran sungai sebanyak 1.063 unit rumah. Kebutuhan lahan untuk relokasi diperkirakan 80 meter persegi per unit rumah, sehingga untuk 1.063 unit rumah dibutuhkan lahan seluas 12,15 hektar.
Wali Kota Bima menawarkan empat alternatif lokasi relokasi, yaitu di Kelurahan Jatiwangi Lingkungan Tolotongga Nggaro TE seluas 15 ha, Kelurahan Rabadompu Timur Lingkungan Nggaro Bae seluas 7 ha, Kelurahan Manggemaci Lingkungan Doro Bedi seluas 2,9 ha, dan di Kelurahan Panggi Lingkungan Oi Si’i seluas 3 ha.
Qurais juga menyampaikan banjir di Kota Bima ini diakibatkan gundulnya hutan dan sudah beralih dengan tanaman jagung. “Terlalu banyak masyarakat yang menebang pohon,“ jelasnya pada Manteri PUPR.
Selain relokasi dan normalisasi sungai, juga dibahas kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dan infrastruktur. Total rencana kebutuhan sektor infrastruktur adalah Rp. 991.531.767.500 mencakup transportasi, air dan sanitasi, sumberdaya air dan telekomunikasi.
Sementara total rencana kebutuhan sektor permukiman adalah Rp. 284.705.134.464 mencakup perumahan dan prasarana lingkungan.
Angka ini merupakan hasil pembaruan (update) Rabu pagi (18/1/2017), berdasarkan assesment tim gabungan yang melibatkan Pemerintah Daerah Kota Bima, Pemerintah Provinsi NTB serta BNPB.
Rakor itu juga dihadiri Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer serta Dandim 1608/Bima Letkol Czi. Yudil Hendro.
Sementara rombongan Kementerian PUPR yang hadir, yakni Dirjen Cipta Karya Dr. Ir. Andreas Suhono, M. Sc dan Dirjen Sumberdaya Air Ir. Mudjiadi, M. Sc, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 Ir. Asdin Julaidy, MM, MT.
Dari jajaran Pemerintah Provinsi NTB hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ir. Wedha Magma Ardhi, M.T, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Ir. I Gusti Bagus Sugiartha, M.T, serta Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Ahmadi. (CBK03)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
