Akhirnya Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, memulai proses mutasi dan rotasi pejabat struktural dan fungsional. Rabu (28/09) dan Kamis (29/09) berturut-turut. Prosesi itu mengakhiri perdebatan apakah Bupati sudah bisa mengutak-atik pejabat ataukah belum bisa. Tentu saja wajah baru dari konfigurasi mutasi itu diharapkan membawa harapan dan perkembangan baru yang lebih dinamis. Dalam setiap kesempatan mutasi, kalimat normatif yang selalu digaungkan oleh eksekutor adalah untuk kebutuhan organisasi. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan memerlukan tenaga dan perspektif baru yang lebih segar untuk membantu Kepala Daerah mewujudkan visi dan misinya.
Nah, dalam konteks inilah, kita mengharapkan ada letupan gebrakan baru yang dihasilkan. Meski demikian aroma politis tidak bisa dilepaskan. Wajar memang, karena gerbong itu digerakkan oleh politisi. Tentu saja kepentingan politik eksekutor juga harus terpenuhi dalam setiap kebijakannya. Ya, birokrasi juga membutuhkan perubahan. Perubahan untuk mengawali kerja yang lebih baik dalam lima tahun ke depan.
Lebih dari itu, kita berharap kepentingan daerah secara umum juga mampu dituntaskan. Para pejabat struktural dan fungsional yang kini diberi kepercayaan harus mampu menjawabnya dalam kerja nyata, kerja cerdas, dan kerja religius. Maksudnya landasan kerja harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak menabrak norma sosial dan nilai agama.
Hal inilah yang tersirat dari harapan Bupati yang tidak ingin ada kabar miring soal penyimpangan pada satuan kerja atau sekolah. Pejabat baru harus mampu menerjemahkan visi Bima RAMAH dan tidak terjebak bandrol status sebagai pejabat daerah. Namun, tetap rendah diri dan bekerja amanah. Komitmen terhadap tugas inilah yang harus ditunaikan secepatnya, sekaligus menjawab harapan publik selama ini. Ingat, mutasi perdana dan gerbong lanjutannya akan selalu menjadi objek pengintaian publik untuk memastikan bahwa pejabat telah on the right track.
Dalam kondisi keterbukaan informasi sekarang ini, para pejabat harus mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat. Ketika ada indikasi pergeseran arah amanah, maka riak-riak biasanya selalu mengiringi. Oleh karena itu, amanah tugas jangan diciderai karena pilihan Kepala Daerah merupakan kehormatan yang harus dijawab melalui cara kerja dan sikap terhormat pula. Jangan sampai anggaran Satker atau sekolah menyasar kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kepentingan daerah dan pendidikan harus diletakan pada garda depan demi kemaslahatan.
Akhirnya selamat bertugas. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
