Kisruh antara wali murid dan guru di SDN Inpres Talabiu sebagai imbas munculnya SK PLT Baru.
Bima, Bimakini.- Komisi IV DPRD Kabupaten Bima mengindikasikan ada tekanan terhadap jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) terkait terbitnya SK Pelaksana Tugas (PLT) SDN Inpres Talabiu. Kesimpulan itu berdasarkan hasil dengar pendapat bersama komisi.
Untuk itu, Komisi IV mendesak Bupati Bima segera menyelesaikan persoalan penempatan PLT Kepala SDN Inpres Talabiu. Jika dibiarkan akan menggangu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
“Ada indikasi kuat bahwa masalah penempatan pejabat PLT baru tersebut diduga ada intervensi di luar dunia pendidikan. Hasil kunjungan kami dan klarifikasi terhadap kepala Dinas Dikpora dan jajarannya mereka mengaku ada penekanan,” kata Ketua Komisi IV, M. Natsir.
Bahkan, kata dia, kondisi KBM sekolah sudah terganggu. Apalagi ada penyegelan dan terakhir sampai ada keributan antara guru dan masyarakat. Untuk itu Bupati jangan lagi membiarkan masalah ini berlarut.
Apalagi, tokoh masyarakat di desa setempat menghendaki tidak adanya pergantian PLT Kepala SDN Inpres Talabiu. Apalagi PLT sebelumnya dinilai mampu membawa perubahan di sekolah.
Natsir mendesak Bupati menindak tegas oknum KUPT Dikpora Kecamatan Woha, atas rekomendasi terbit SK Plt baru. Rekomendasi itupun dinilai dirasakan lantaran diduga adanya nilai politis. Untuk itu dewan menilai KUPT sudah terkontaminasi politik.
“Untuk itu, harus ada sikap tegas bupati agar ini jadi catatan penting dan tidak terus terulang kedepannya,” ingatnya.(BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
