FOTO Dedy: Suasana saat upacara peringatan Hari Jadi ke-15 Kota Bima dengan Irup, MenPAN-RB, Asman Abnur.
Kota Bima, Bimakini.- Ada beberapa pesan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN-RB) Republik Indonesia, Asman Abnur, pada Wali Kota, Bupati, dan Aparatur Sipil Negara di Bima. Tidak hanya itu, ada pula sisi yang ditantang oleh sang Menteri. Apa saja?
Asman meminta Wali Kota Bima, HM Qurais, secara rutin mengevaluasi para pejabat eselon. Bila perlu membuat perjanjian kinerja agar bisa dievaluasi pencapaiannya secara berkala. Hal itu nanti akan menjadi indikator untuk menilai kinerja para pejabat eselon dan sebagai tolak ukur pemberian reward dan punishment. “Perjanjian kinerja dibuat agar bisa dievaluasi pencapaiannya secara berkala,” pesannya.
Dengan demikian, kata Menteri, para pejabat akan bekerja serius. Artinya bukan saja memerintah dan dilayani bawahannya. “Tetapi justru mereka mampu memberikan motivasi, inovasi, dan rencana kerja kepada bawahannya,” ujarnya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Jadi ke-15 Kota Bima, Senin (10/4).
Asman meminta agar pelayanan bisa dimaksimalkan. Jangan sampai pelayanan oleh ASN kalah dengan pelayanan swasta, seperti perbankan. “Semangat melayani itu harus dimiliki oleh setiap ASN,” katanya.
Dia juga menantang Pemkot Bima untuk meraih nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). “Ini memang tidak mudah, namun tidak ada yang mustahil asalkan semua berkomitmen dan mau bekerja keras”, katanya.
Pesan lainnya, yakni perbaikan dan memaksimalkan pelayanan publik. Aspek pelayanan itu harus mengikuti perkembangan teknologi. Saat ini ada pengurusan dan pelayanan secara online. Harus jelas pula dalam setiap pelayanan itu kapan selesainya harus ada kepastian dan terbuka. Tentunya harus mematuhi aturan.
“Jangan melayani masyarakat sambil merokok itu sikap tidak baik, berikan layanan layaknya di kantor bank,” pesannya.
Kepada Kepala Daerah dan Kepala SKPD, dia meminta secara berkala memantau dan mengawasi kualitas pelayanan publik agar apa menjadi salahsatu takaran kinerja nanti tercapai.
Mengenai infrastruktur pendukung pelayanan publik di kantor pemerintah, Menteri meminta dibuat senyaman mungkin, sehingga masyarakat tidak kaku, tetapi bisa bersama anak-anaknya bisa menikmati pelayanan pemerintah secara baik.
Dia mengharapkan pula kepada Wali Kota Bima agar ke depan Kota Bima menjadi model pelayanan publik di Indonesia Timur. MenPAN-RB pun meminta tidak perlu menghabiskan anggaran untuk studi banding. “Tidak usah studi banding terus ke Pulau Jawa, studi tiru saja, datang ke sana sekali-kali lalu tiru atau terapkan langsung,” katanya.
Kepada Kepala SKPD, politisi PAN ini mengingatkan tidak boleh menggunakan fasilitas kantor berlebihan. Meminta mobil dinas yang bagus, sementara dalam pekerjaan tidak pernah mencapai target.
“Kepala OPD harus jadi contoh bagi staf kerja dalam satu tim, dengarkan keluhan staf sebagai perbaikan yang positif,” pintanya.
“Jangan sampai urusan di tingkat OPD jadi beban Wali Kota, karena Kepala Daerah tugasnya bagaimana menjemput program dan anggaran di pusat. Kemudian juga harus ada sinergi antara setiap OPD,” tambah Asman.
PLT Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin, SIP, MM mengatakan awalnya MenPAN RB berencana ikut peletakan batu pertama pembangunan masjid terapung, namun harus segera kembali ke Jakarta. (BK25)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
