Bupati Dompu, H Bambang M Yasin
Dompu, Bimakini.- Komunitas Petani Dompu, Rabu (24/05), menyuarakan aspirasi di depan kantor DPRD Dompu. Aksi itu menyusul rencana pemeriksaan Bupati Dompu, H Bambang M Yasin (HBY), dalam kasus CPNS K2 di Mapolda NTB.
Mereka menuding ada aroma intrik di bilik legislatif yang diawali munculnya rekomendasi penuntasan kasus. Mereka pun memertanyakannya dan mendatangi kantor wakil rakyat itu.
Perwakilan massa, Syamsudin HAR, dalam orasinya jelas-jelas menuding kubu legislatif ikut “bermain”. Dia menduga 30 anggota DPRD Dompu telah mengkhianati hingga Bupati Dompu tergiring sebagai tersangka kasus itu. “Wakil kita telah mengkhianati rakyatnya,” duganya.
Syamsudin mengaku aksi itu bentuk kecintaan terhadap Bupati. Memang massa pendukung tidak bisa mengintervensi proses hukum yang tengah terjadi, namun semua pihak juga harus mengedepankan praduga tidak bersalah.
Dikatakannya, dalam praktik peradilan, begitu banyak kasus yang telah ditetapkan menjadi tersangka namun bisa bebas. “Tersangka belum tentu bersalah,” katanya.
Dia mengisyaratkan akan merangkul massa dari berbagai kalangan, bukan saja petani, tapi juga pedagang kaki lima dan komponen masyarakat lain yang merasakan manfaat program pembangunan.
Dia juga menuding SPTJM adalah jebakan bagi Bupati. Menurutnya, kasus CPNS K2 itu tidak saja terjadi di Dompu, namun mengapa hanya Dompu yang dipersoalkan sehingga Bupati menjadi tersangka.
Dia menuding lahirnya status tersangka itu karena peranserta 30 legislator yang telah menerbitkan rekomendasi. “Ini murni kriminalisasi,” teriaknya disambut histeria pendukung Bupati.
Perwakilan massa, Harmoko, memaparkan bagaimana sejak kepemimpinan Bupati, masyarakat menjadi sejahtera. Program jagung telah membawa perubahan luar biasa bagi seluruh petani Dompu, bahkan dikenal di kancah nasional. “Kita nilai ada upaya sistematis ingin menjatuhkan HBY,” nilainya.
Saat itu, Juliansyah, yang merupakan koordinator aksi, memanggil para petani untuk berorasi. Mereka pun mendesak aparat Kepolisian bisa menghadirkan anggota DPRD Dompu. Namun, setelah lama ditunggu tidak ada satu pun legislator yang muncul.
Sekitar pukul 12.30 WITA, para petani menuju kantor Pemkab Dompu dan shalat Dzuhur. Dirangkai doa untuk keselamatan Bupati Bambang.
Massa datang menggunakan mobil, truk, dan kendaran pribadi serta sepeda motor. Mereka ke Pendopo khusus berdoa untuk Bupati agar keluar dari masalah yang dihadapinya. (BE24)
Ketua DPRD: Penetapan Tersangka Kewenangan Penyidik
Dompu, Bimeks.-
Dugaan intervensi DPRD Dompu dalam penetapan tersangka Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin (HBY), sebagai tersangka kasus CPNS K2, nyaring terdengar di Dompu. Soal itu dibahasakan lagi oleh para pendemo pendukung HBY, Rabu (24/05).
Bagaimana reaksi kalangan legislatif? Menanggapi tudingan itu, Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, SSos, tegas membantahnya. Soal siapa yang akan ditetapkan oleh Polda NTB sebagai tersangka, itu kewenangan penuh pihak Penyidik.
“Tidak ada kewenangan siapapun yang bisa mengintervensi,” ujarnya di kantor DPRD setempat.
Dia menambahkan Penyidik Polda NTB sudah dipercaya berdasarkan keahlianya dalam menangani suatu kasus. Soal rekomendasi, isinya hanya meminta pada aparat penegak hukum menuntaskan kasus di Dompu karena dikuatirkan mengganggun Kamtibmas.
Diakuinya, rekomendasi itu lebih pada desakan beberapa elemen masyarakat. Itu pun isinya bukan hanya saja kasus CPNS K2, tetapi juga kasus lainnya. Rekomendasi tidak terbit begitu saja, tetapi berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPRD Dompu. Artinya berdasarkan persetujuan legislator.
Dia berharap agar dalam penuntasan kasus CPNS K2, seluruh elemen tidak terpengaruh isu yang sengaja membuat gaduh.
Mengenai absennya anggota DPRD Dompu yang menemui para pendemo Kamis, Yuliadin meyakinkan mereka ada di kantor. Cuma saja, pendemo tidak menerima arahan aparat Kepolisian menyebabkan anggota DPRD Dompu meninggalkan lokasi.
Warga masyarakat meminta agar dalam kasus ini, tidak ada oknum yang mencoba mencari “kambing hitam” dan saling menyalahkan. “Mari kita bijak menanggapi masalah ini dan menyerahkan semua pada proses hukum,” ujar Sahrudin, warga Nowa, Rabu (24/5/2017).
Hal itu, katanya, karena keamanan Dompu lebih diutamakan daripada saling menyalahkan. (BK24)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
