FOTO Dok: Suasana pembukaan Bimtek pengurus LKS di aula kantor Pemkot Bima, Senin (11/09/2017).
Kota Bima, Bimakini.- Dinas Sosial Kota Bima menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Senin (11/09/2017), di aula kantor Pemkot Bima. Bimtek dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Drs M Saleh. Peserta berjumlah 30 orang dari LKS se-Kota Bima.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PFM PSKS) Dinas Sosial Kota Bima, Sunarti, SSos, MM, menjelaskan Bimtek bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme dan sistem pengelolaan LKS. Selain itu, mengupayakan tersedianya tenaga pengelola LKS yang andal dan berorientasi pada nilai-nilai sosial. Mampu memanfaatkan perangkat dan aplikasi LKS secara online.
“Para pengurus LKS masih terkendala ketersediaan jaringan internet, sehingga penerapan aplikasi online masih belum optimal,” ujarnya dikutip PLT Kabag Humaspro Setda, Syahrial Nuryadin, SIP, MM, dalam pernyataan pers, Senin.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Drs M Saleh, menyatakan pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Sedikitnya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah. Yaitu memertegas peran penyelenggara negara, mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Alhamdulillah, capaian IPM Kota Bima termasuk kategori sangat baik, terutama untuk wilayah NTB. Tahun 2016, IPM Kota Bima adalah 73,67. IPM Nasional 70,18 dan IPM Provinsi NTB 65,81. Ini menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Bima berjalan baik,” katanya. 
Satu di antara faktor pendukungnya adalah keberadaan pilar pembangunan kesejahteraan sosial. Pilar pembangunan kesejahteraan sosial, ada empat yaitu Karang Taruna, organisasi sosial atau lembaga kesejahteraan sosial (Orsos/LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Menurutnya, keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dapat memainkan peranan penting dalam peningkatan derajat kehidupan masyarakat. LKS dapat menjalankan peran sebagai katalisator, sekaligus motivator yang secara konstitusional dapat mendorong semangat sosial dalam masyarakat.
Katanya, tugas LKS tidaklah ringan dan sederhana, karena tidak hanya membantu Kepala Daerah dalam berkoordinasi dan membina lembaga sosial. Selain berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai kesejahteraan sosial, LKS juga mengidentifikasi perekonomi daerah yang kesejahteraan masyarakatnya masih di bawah rata-rata, kemudian melakukan intervensi.
Secara teknis, LKS juga menjalankan tugas penggalian potensi serta sumber dana bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, artinya melihat daerah mana yang masih menyandang masalah sosial masyarakat, sehingga perlu dilakukan advokasi dengan segera.
Disampaikannya, ini bukanlah tanggung jawab ringan. Harus bahu-membahu, mengerahkan semua upaya. Bimtek diharapkan ada peningkatan kapasitas para pengurus LKS agar bisa berperan optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
