Korban banjir bandang 2016 yang masih tinggal di tenda.
Kota Bima, Bimakini.- Sejumlah korban banjir bandang Kota Bima pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017, hingga kini masih ada yang tinggal beratapkan tenda terpal. Korban banjir yang kehilangan rumahnya ini mulai risau. Masalahnya, beberapa hari terakhir ini hujan mulai rutin mengguyur.
Ketika hujan mereka kelabakan. Setelah “kenyang” didera kondisi panas di dalam tenda bersama keluarga selama musim kemarau, kini mereka menghadapi kondisi yang berbeda. Hujan mulai rutin mengguyur. Rasa kekuatiran mendera. Untuk itu, mereka memertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima membantu korban banjir yang tersebar pada sejumlah kelurahan. Seperti disuarakan oleh Syarifudin Abidin, korban banjir asal Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba.
Dia mengeluhkan sikap pemerintah yang saat ini sepertinya tidak lagi memerhatikan kondisi korban banjir. Bayangkan, warga korban banjir bandang sudah kurang-lebih 11 bulan tinggal beratapkan terpal pada sejumlah titik. Seperti yang dialaminya bersama keluarga di Kelurahan Penaraga. Belum lagi di Kelurahan Rabadompu Timur dan Kecamatan Rasanae Barat.
“Pak, jangan setahun, coba rasakan kalau pernah rasakan tinggal satu hari dalam tenda bersama keluarga, bagaimana rasanya. Begitu sengsara Pak, tapi mau dibilang apa. Rumah kami sudah roboh dan hanyut terbawa banjir,” ujarnya di kediamannya, Kamis (19/10).
“Lalu dimana pemerintah dan negara ini? Kami rakyat begitu sengsara ditimpa bencana, malah pemerintah sepertinya tidak peduli kondisi kami saat ini,” tambahnya.
Dikeluhkannya, panasnya terpal saat musim kemarau sudah dirasakannya bersama keluarga. Tidur tidak nyenyak, tetapi tetap bersabar. Namun, kini hujan mulai rutin dan menanti bantuan dari pemerintah.
Dia mendesak pemerintah segera merealisasikan janji bantuan banjir yang pernah disampaikan. Katanya ada bantuan dana untuk membangun kembali rumah, tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya.
Padahal, katanya, saat ini menjelang musim hujan. “Apa kami masih akan dibiarkan hidup di tenda Pak. Kami ingin ada perhatian pemerintah. Di mana wakil rakyat menyuarakan penderitaan kami,” tanyanya.
Dia mengeritik banyaknya anggaran dari pemerintah untuk proyek lain yang tidak bersentuhan dengan korban banjir. “Seharusnya kami sebagai manusia ini diperhatikan dulu, baru kepentingan membangun gedung megah di tengah bencana dilakukan,” sorotnya.
“Tolong kami bantu kami. Kami tidak mau saat hujan masih tidur di tenda bersama keluarga,” pinta Syarifudin.
Dia pun memertanyakan kemana anggota DPRD Kota Bima, mengapa tidak memerhatikan kondisi korban banjir bandang. Hingga kini, tidak ada lagi informasi dari pemerintah seperti apa kelanjutan penanganan para korban banjir.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Ir H Sarafuddin, MM, belum bisa menjelaskan soal bantuan bagi korban banjir itu. Namun, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) memastikan bantuan itu ada.
Kepala DPKP melalui Bidang Perumahan Muktadir, via telepon seluler Selasa (19/09/2017) sore mengatakan bantuan untuk masyarakat yang menjadi korban banjir tahun 2016 lalu ada, seperti yang diinformasikan oleh pejabat Pemerintah Pusat. Tetapi, bukan dialokasikan pada tahun 2017.
Katanya, berdasarkan hasil pertemuan dengan Pemerintah Pusat di Yogyakarta pekan lalu, sempat membahas masalah bantuan relokasi korban banjir yang dimaksud. “Alhamdulillah kemarin hasil usulan kami di-Acc sebanyak 10 miliar lebih untuk tahun 2018. Mudah-mudahan tidak ada perubahan,” ujarnya.
Muktadir menambahkan dana itu untuk korban banjir yang berada di luar bantaran sungai. Kalau yang berada di bantaran sungai akan direlokasi. Tetapi, pihak yang mengetahui pasti soal itu adalah Kepala DPKP. “Besok ke kantor agar semuanya jelas semuanya mengenai bantuan korban banjir itu,” ujarnya.
BPBD dan DPKP merupakan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Tupoksi berkaitan dengan rencana relokasi warga korban banjir maupun warga bantaran sungai pascabanjir bandang di Kota Bima. BPBD menanggani kebencanaan dan DPKP yang menangani rencana pembangunan rumah dan permukiman bagi korban banjir yang akan direlokasi. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
