Kota Bima, Bimakini.- Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan taman Ama Hami direlokasi ke tempat baru. Mereka mengadukan hal itu ke DPRD Kota Bima, Rabu (26/12). Mereka mengeluhkan, di lokasi baru sepi pengunjung.
Tidak hanya itu, sore hari, usai mendatangi kantor dewan, mereka melanjutkan aksi protes dengan memblokade jalan di Ama Hami.
Sebelumnya, Pemkot Bima telah merelokasi puluhan PKL kawasan Taman Ama Hami ke jalan baru utara Masjid Terapung. Bahkan merekadiberikan bantuan gerobak.
Ketua Koordinator PKL Ama Hami, Muhammad pada anggota DPRD Kota Bima menyampaikan, pedagang sudah menempati lokasi baru sejak direlokasi. Dikatakannya, Pemkot melalui Dinas Koperindag dan Pol PP tidak pernah memberikan surat peringatan tentang penggusura kepada sejumlah pedangan.
“Kami pertanyakan surat ijin penggusuran apakah ada atau tidak, karena sebelumnya tidak ada sosialisasi,” sesalnya.
Sementara itu pedagang lainnya, Ahmad Dahlan menyampaikan, selama menempati lokasi baru, banyak dinamika yang terjadi dan semuanya merugikan para pedagang.
“Selama menempati lokasi yang baru, kami alami tindakan intimidasi berupa pengancaman dari preman yang meminta uang keamanan. Lalu banyak lapak yang jatuh ke laut, karena terpaan angin begitu kencang serta tidak ada lampu penerangan yang berada disepanjang jalan,” katanya.
Ahmad menambahkan, agar keluhan mereka dapat diperjuangkan oleh wakil rakyat. Meminta agar lokasi berjualan kembali ke tempat semula, karena selain strategis juga seluruh PKL akan siap menjaga kebersihan dan keamanan.
“Kami sudah puluhan tahun berjualan di Ama Hami, alhamdulillah semuanya aman, tertib dan bersih. Tapi setelah kami tinggalkan, justeru sampah banyak berserakan dan lampu jalan kadang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Tapi yang lebih penting, kata Ahmad, dengan berjualan dan berdagang di seputar jalan Ama Hami tingkat perekonomian mulai tumbuh dengan baik.
“Lewat berdagang, kami mampu membiayai sekolah putra dan putri kami dan kehidupan keluarga berkecukupan. Maka dari itu, semoga dengan aspirasi yang kami bawa, dapat menemukan solusi demi kebaikan bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Diskoperindag Kota Bima, Nurjanah menyampaikan klarifikasi, bahwa pemindahan lokasi berjualan itu telah melalui prosedur dan sesuai perda nomor 11 tahun 2010. Apalagi sebelum penggusuran dilakukan, pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi didampingi perwakilan TNI dan sejumlah PKL.
“Saat sosialisasi kami menawarkan izin lokasi berjualan, di dua tempat, yaitu di tugu pahlawan atau jalan dua arah. Akhirnya disetujui menempati jalan dua arah, atau sebelah utara Masjid terapung,” jelasnya.
Mengenai kedatangan sejumlah PKL dan menolak untuk menempati lokasi yang baru, itu bagian dari dinamika. Sebab pasti ada saja yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah, padahal telah bekerja berdasarkan aturan.
Menyikapi perihal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Sudirman Dj, SH didampingi Taufik HA Karim, H Agus Wirawan, A Saad Jafar, Abdul Latif menyampaikan akan menindaklanjuti hal tersebut dengan segera.
Bila dicermati dengan seksama, apa yang disampaikan oleh sejumlah PKL dan juga Dinas Koperindag tentu ada miskomunikasi yang terjadi. Karena selama audensi berlangsung, ada beberapa kendala tekhnis yang harus diperbaiki bersama.
“Baik dari sisi aturan, lokasi, kemudian siapa saja yang dilibatkan masih terdapat beberapa kendala,” tandasnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengajak Dinas Koperindag dan PKL turun bersama mengecek lokasi berjualan yang baru. Apakah layak, atau harus ada beberapa pembenahan agar bisa dijadikan lokasi penjualan.
“Bila dihat dari sisi kemanusiaan, kelayakan dan kebijakan, tentu para pedagang harus mendapatkan tempat yang baik dan bagus dalam mencari nafkah. Tapi dari segi aturan, tentu Dinas Koperindag telah bekerja sesuai aturan. Maka dari itu, untuk mencari solusi haruslah semua pihak turun dan duduk bersama sehingga semuanya dapat terbantu,” tutupnya.
Sore harinya, PKL setempat lakukan aksi blokade jalan dengan menggunakan rombong dagangan. Bahkan ada yang sampai menghancurkan rombong bantuan pemerintah.
Ketegangan pun tidak bisa dihindari. Sebab, para PKL tetap ngotot ingin berjualan di sekitar taman tersebut. Sementara lokasi baru yang disiapkan oleh pemerintah, dinilai tidak layak dan merugikan para PKL.
Beruntung saat ketegangan terjadi antara PKL dan Sat Pol PP, blokade jalan tersebut cepat diatasi oleh TNI dan Polri yang langsung menuju lokasi kejadian.
Salah satu PKL, Herman mengaku omset dagangannya turun setelah dipindahkan ke jalan baru Ama Hami. Di tempat itu, sepi pengunjung.
Untuk itu, pihaknya akan tetap bertahan berjualan di sekitaran Taman Ama Hami. Sebab, di taman tersebut jauh lebih laris.
“Kami akan tetap berjualan taman, kami tidak mau dipindahkan di tempat yang baru,” tegasnya.
Pasalmya. lokasi baru tidak memberikan keuntungan bagi PKL. Rombong juga banyak yang jatuh ke laut karena dihempas angin. “Omset kami turun drastis semenjak dipindahkan,” katanya.
Untuk mengurai persoalan itu, proses mediasi pun berlangsung di pos pengamanan Natal dan Tahun baru yang berada di sekitar Ama Hami. Mediasi dipimpin langsung oleh Kapolsek Rasanae Barat AKP Hatta. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
