Connect with us

Ketik yang Anda cari

Politik

15 Anggota DPRD Kota Bima Mosi tidak Percaya Pada Ketua Dewan

Suasana Paripurna DPRD Kota Bima, Kamis (26/12). Sejumlah anggota dewan nyatakan mosi tidak percaya pada pimpinan lembaga.

Kota Bima, Bimakini.- Untuk pertama kalinya empat dari lima fraksi di DPRD Kota Bima mengajukan mosi tidak percaya pada Ketua DPRD Kota Bima. Ada 15 anggota dewan yang menyatakan musi tidak percaya itu.

Alasannya, Ketua  dewan dinilai inkonsisten dan mengambil keputusan sepihak saat rapat Banggar. Mosi tidak percaya itu disampaikan sebelum  rapat membahas agenda laporan hasil reses dewan dan  Banggar soal evaluasi APBD.

Rapat paripurna sendiri dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH (PAN). Hadir juga Ketua DPRD, Alvian Indrawirawan, SAdm (Golkar) serta Wakil Ketua dua, Rini Anggriani (PBB).  Dari Pemerintah Kota Bima dihadiri oleh Walikota Bima, H Muhammad Lutfi, SE.

Pantauan Bimakini.com, saat agenda penyampaian laporan reses dewan dan laporan Banggar serta sambutan Walikota Bima berjalan biasa. Namun sebelum pimpinan sidang menutup rapat, ketua fraksi gabungan PBB dan PPP, A Haris langsung berdiri sambil menyatakan mosi tidak percaya pada Ketua DPRD.

Usai menyampaikan mosi tidak percaya, duta partai PBB dapil I itu maju kedepan meja pimpinan dewan sambil mengeluarkan surat. Mosi tidak percaya itu diserahkan ke Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bima, Sukrin Dahlan, kemudian diserahkan ke pimpinan sidang.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“Kami dari fraksi PBB menyatakan walk out dari rapat karena tak percaya dengan Ketua DPRD,” teriak Haris.

Usai diserahkannya surat mosi tidak percaya, sejumlah anggota DPRD Kota Bima lainnya juga menyatakan hal sama. Dari fraksi gabungan PKS dan Demokrat menandatangi mosi tak percaya  seluruhnya walk Out, Ridwan Mustakim (Demokrat) Rian Kusuma (Demokrat), Sukrin Dahlan (Demokrat), Asnah Madilau (PKS) dan Amir Syamsudin (PKS).

Sementara dari Fraksi Gabungan PBB dan PPP walk out, yakni Wakil Ketua DPRD, Rini Anggriani (PBB), A Haris (PBB) H Mustamin (PBB). Tiga anggota DPRD dari PPP, Edi Ihwansyah (PPP), Taufik A Karim(PPP) menolak walk out. Kemudian fraksi gabungan Gerindra dan Hanura, Walid (Gerindra), Dedi Irwan (Hanura), Amirudin (Hanura).

Yang menolak walk out,  Sudirman DJ (Gerindra) dan Syahbuddin (Gerindra). Meskipun mereka juga  menandatangi mosi tidak percaya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Fraksi Gabungan PAN dan Nasdem  juga walk out. Mereka adalah Yogi Prima Ramadhan (PAN),  HM Erwin (Nasdem) dan Rahmat Saputra (Nasdem), minus Syamsurih, SH (PAN)

Fraksi gabungan Golkar dan Perindo tidak walk out. Setelah mereka keluar ruangan rapat paripurna ditutup pimpinan.

Ketua fraksi Demokrat, Sukri Dahlan mengatakan Jum’at akan  menyampaikan pada media. “Kami akan koordinasikan dulu dengan empat fraksi, besok kami undang media untuk jumpa pers,” katanya.

Namun dari surat disampaikan ke pimpinan dewan ada tiga poin alasan mosi tidak percaya. Pertama menilai sikap inkonsistennya ketua  dewan saat pembahasan Banggar. Beberapa program sudah dirasionalisasi malah kembali dimasukan dalam APBD tahun 2020. (DED)

Iklan. Geser untuk terus membaca.
Bagikan berita

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima kembali menggelar Rapat Paripurna Pelantikan anggota dewan Pergantian ANtar Waktu (PAW), Rabu 31 Januari...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Bulan...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- DPRD Kota Bima menggelar Rapat Paripurna Ke-1 dalam rangka Penetapan Program kerja tahunan DPRD Kota Bima tahun Dinas 2024 serta Penetapan...

Berita

Oleh : Munir Husen (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima) Kota pada hakekatnya adalah suatu tempat yang berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman...

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima) Pemerintah Daerah dan DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Keberadaan anggota DPRD pada tataran...