Aksi unjuk rasa massa HMI Cabang Dompu yang menuntut agar Bupati Dompu menyerap gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) waktu lalu.
Dompu, Bimakini. – Upaya menuntut harga jual Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani agar diserap Rp4.200 per Kilogram atau sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sejumlah petani maupun mahasiswa di Kabupaten Dompu melakukan aksi demonstrasi berjilid-jilid.
Terakhir, para petani melakukan aksi unjuk rasa depan kantor DPRD dan kantor Bupati Dompu pada Senin, 28 Maret 2022. Tidak puas dengan aksi itu, mereka melanjutkan dengan aksi blokade jalan negara, tepatnya depan gudang Lancar Abadi Dompu, Selasa 29 Maret 2022 sore.
Selain para petani, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu Kamis (31/03/2022) juga melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Bupati Kader Jaelani dan H Syahrul Parsan (AKJ – SYAH) membeli gabah petani sesuai HPP.
Sikapi persoalan anjloknya harga gabah petani tersebut, DPRD Kabupaten Dompu bersama Pemerintah Daerah, Bulog dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDPU inipun dilakukan wakil rakyat berkali-kali, dengan harapan agar gabah petani dapat diselamatkan dari anjloknya harga dan diserap sesuai HPP.
Hingga pada Selasa (05/04/2022) sore, DPRD Kabupaten Dompu kembali melakukan RDPU bersama Perum Bulog Bima – Dompu, Pemda setempat dan juga bersama PT Putra Indonesia serta PT Lancar Abadi.
Bahkan Bupati Dompu, Kader Jaelani (AKJ), bersama Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, Ketua Komisi I dan II, Pinca Bulog Bima – Dompu juga telah melakukan rapat tingkat tinggi penanganan anjloknya harga gabah pada Selasa 15 Maret 2022. Hasilnya pun telah Bupati sampaikan kepada Badan Ketahanan Pangan Nasional.
Meskipun langkah – langkah tersebut telah dilakukan petani dan pemerintah, namun harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani tetap saja anjlok, harga jual gabah masih tidak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Untuk itu, Ketua Umum HMI Cabang Dompu, Yusuf., Kamis (07/04/2022) kembali menuntut dan mendesak Bupati Dompu, Kader Jaelani dan H Syahrul Parsan (AKJ – SYAH) agar segera mengeluarkan kebijakan dan solusi kongkrit, terarah dan terukur untuk mengatasi anjloknya harga gabah.
Menurut Ketua HMI Cabang Dompu, kebijakan dan solusi kongrit itu adalah dengan Bupati Kabupaten Dompu menggelontorkan anggaran untuk membeli gabah petani yang berasal dari dana Bantuan Tak Terduga (BTT) maupun dengan merubah postur APBD tahun anggaran 2022.
“BTT itu “dititip” di Bank. Pihak Bank lah yang kemudian menyalurkan dan mencairkan dana itu kepada pihak atau mitra yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Mitra itu bisa BUMD, Bumdes, Mitra Bulog atau koperasi dan pengusaha atas persetujuan dinas terkait,” kata Yusuf.
Namun mitra yang ditunjuk, lanjut Ketua HMI. Harus benar-benar terverifikasi baik secara tekhnis maupun administrasinya. Seperti harus berbadan hukum, memiliki fasilitas seperti gudang, lantai jemur, dan mesin giling.
Pihak mitra yang telah dipercaya tersebut harus membeli gabah petani sesuai standar, juga gabah yang dibeli harus yang berkualitas. Untuk pemasarannya, nanti buatkan regulasi kebijakan bahwa setiap ASN, pegawai pemerintah yang ada di Kabupaten Dompu diwajibkan membeli beras yang diproduksi oleh mitra tersebut.
“Secara operasional dan tekhnis sangat sederhana dan ini yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Tinggal Bupati Dompu mau atau tidak,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan agar Bupati Dompu tidak dulu berbicara perubahan untuk hal-hal yang besar, manakala hal – hal vital yang menyangkut kebutuhan pokok dan hajat hidup masyarakat tidak segera ditangani.
“Untuk itu, kami meminta komitmen Bupati Dompu untuk menuntaskan persoalan anjloknya harga gabah. Sebab ini juga bagian dari janji politik yang tertuang dalam visi, misi dan program kerjanya,” tegasnya. AZW
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
