Sulaiman MT
Bima, Bimakini.- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Sulaiman, MT, SH, menilai lembaga Dewan setempat pada periode sekarang ini paling buruk kinerjanya. Penilaian itu disampaikannya menyusul sejumlah indikator dan tindaklanjut terhadap beragam aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat selama ini.
“Saya nilai, lembaga Dewan periode sekarang yang paling buruk kinerjanya. Sebab, sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat jarang ditindaklanjuti,” tuturnya di DPRD setempat, rabu (04/010/2017).
Dikatakannya, banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terhadap lembaga Dewan tidak ditindaklanjuti. Satu di antaranya aspirasi dan desakan masyarakat terkait kontroversi pelaksanaan seleksi perangkat desa yang diduga curang. Namun, setelah dinamika di Dewan justru kandas saat rapat paripurna karena lima fraksi menolak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusutnya. Keberadaan Pansus akan lebih maksimal karena bisa menyelidiki dan menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten untuk menggali keterangan yang berkaitan.
Katanhya, mengacu pada kenyataan itu menunjukkan bahwa sejumlah legislator hanya mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang mengedepankan kepentingan rakyat.
Padahal, kata pria asal Kecamatan Sape ini, duduk di kursi empuk parlemen adalah sebagai wakil rakyat semata-mata untuk memerjuangkan nasib atau kepentingan rakyat. “Bukan mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan rakyat seperti itu,” sorot duta Partai Gerindra itu.
Menurutnya, selayaknya sejumlah aspirasi masyarakat, satu di antaranya masalah pelaksanaan seleksi perangkat desa harus ditindaklanjuti terus hingga ada hasil akhirnya. Tujuannya supaya masyarakat puas dan bangga terharap kinerja wakilnya di parlemen. “Bukan justru menolak pembentukan Pansus seperti itu,” sesalnya.
Dalam pandangan Sulaiman, penolakan pembentukan Pansus terhadap pelaksanaan seleksi perangkat desa yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh lima fraksi, sudah menunjukkan kinerja lembaga dewan periode sekarang yang paling buruk.
Untuk itu, Sulaiman, mengimbau masyarakat agar tidak lagi melaporkan jika ada masalah yang terjadi pada lembaga Dewan. “Sebab, laporan masyarakat hanya dianggap angin lalu saja,” sentilnya.
Pada sisi lain, Sulaiman yang juga Advokat itu kecewa terhadap lima fraksi yang menolak pembentukan Pansus untuk mengusut pelaksanaan seleksi perangkat desa yang diduga menuai masalah dan disorot publik. Penolakan itu terjadi saat pelaksanaan rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap APBD Perubahan 2017, Sabtu (30/09) akhir pekan lalu.
Lima fraksi yang menolak pembentukan Pansus itu masing-masing Fraksi PAN, Golkar, Hanura, Bangkit Bersinar, dan Demokrat. Penolakan itu, kata Sulaiman, alasannya untuk menjaga stabilitas daerah. Empat fraksi yang menyatakan setuju pembentukan Pansus adalah Fraksi PKS, Pejuang Restorasi gabungan Nasdem PDI-P, Fraksi PPP, dan Gerindra.
Ironisnya, kata Sulaiman, justru fraksi yang awalnya penggagas pembentukan Pansus itu, malah kembali menolak. Padahal, kerap berkicau akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Menurutnya, sikap itu sama halnya mengiming-imingi janji palsu, sekaligus mengabaikan kepentingan rakyat. (BK29)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
