Warga Tumpu saat menyegel kantor desa setempat.
Bima, Bimakini.- Kantor Pemerintah Desa (pemdes) Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima disegel oleh warga setempat, Senin (13/11). Penyegelan dipicu pelayanan tidak pro rakyat dan tidak transparan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
Warga menilai, pembagian bibit jagung hibrida merek Bisi 18 dari ADD 2017 dibagi tidak merata. Selain itu, tidak transparan mengelola ADD.
Warga Desa Tumpu, Syamsudin, mengatakan warga memertanyakan penyelesaian pekerjaan fisik ADD. “Berdasarkan pengamatan kita, program fisik rabat gang di RT 13 belum diselesaikan,” akunya di Tumpu, Senin.
Menurutnya, kebijakan Pemdes setempat bertentangan dari tujuan anggaran ADD untuk kesejahteraan masyarakat. “Kita minta Pemdes jelaskan pada publik mengapa pekerjaan itu belum diselesaikan, padahal anggaran sudah dialokasikan 20 juta,” pintanya.
Selain itu, uangkap Syamsuddin, pembuatan deuker kuburan senilai Rp10 juta dan pemasangan talud di RT 10 senilai Rp40 juta belum diselesaikan. “Sudah memasuki akhir tahun, belum selesai,” herannya.
Sekretaris Desa (Sekdes) Tumpu, Iksan M Taher, mengaku tidak mengetahui penyaluran bibit jagung, tetapi sudah ada SK pelaksana. “Sudah saya konfirmasi kepada Kepala Desa maupun aparatur lain, mereka tidak mengetahui kapan dan dimana bibit jagung dibagikan,” akunya.
Alokasi anggaran pengadaan bibit jagung sebanyak 41 dus senilai Rp45 juta diperuntukkan warga dengan pola berimbang, sama rata. “Kalau masing-masing peroleh 2 kilogram, semua petani harus dapat sama, berdasarkan kesepakatan saat sosialisasi,” terangnya.
Soal program fisik desa, tahap I sebagian sudah diselesaikan tetapi masih ada yang belum. “Kita akan selesaikan, karena masih ada waktu. Jika belum selesai dalam dua bulan ini, kita siap terima risiko hukum,” ucapnya.
Kapolsek Bolo, AKP Muhtar HI, SSos, membenarkan warga menyegel Kantor Pemdes Tumpu yang menuntut pembagian bibit jagung Bisi 18 yang merata serta kaitan pengelolaan ADD yang tidak pro rakyat.
“Kita akan fasilitasi audensi antara warga dengan pemerintah desa setempat, tetapi syaratnya harus hindari anarkis,” terangnya. (BK36)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
