Bima, Bimakini.com.- Situasi Bima akhir-akhir ini diwarnai oleh konfrontasi fisik secara langsung antara sesama warga masyarakat. Ini mengindikasikan adanya pergeseran cara-cara penyelesaian masalah yang cenderung mengarah pada vandalisme komunal. Menyelesaikan carut-marut ini tidak bisa dengan mengandalkan teori belaka, karena akhirnya akan terkesan lamban. Hal itu diungkapkan Ketua GP ANSOR Kota Bima, Dzul Amirulhaq, dalam siaran persnya, Jumat.
Dikatakannya, setidaknya ada upaya kongkrit untuk meredusir dan meminimalisir potensi-potensi laten konflik yang tumbuh di tengah masyarakat. Jika konflik ini terus merembet maka akibatnya bukan hanya jatuhnya korban jiwa dan materiil, tapi juga muncul masalah baru seperti serangan trauma psikis terhadap perempuan dan anak-anak yang berada di wilayah konflik.
“Anak-anak tentu saja menyaksikan dan merasakan bagaimana kekerasan-kekerasan fisik itu hadir di depan realitas hidup mereka, ini akhirnya menciptakan karakter yang tidak konstruktif bagi pertumbuhan mereka,” ujarnya.
Beberapa peristiwa yang marak akhir-akhir ini, kata dia, justru dipicu oleh perkelahian antar remaja. Kemudian memantik amarah kolektif secara massif dan sporadis. “Selama ini kita cenderung menyudutkan aparat keamanan yang bertugas di lapangan karena dianggap lamban dan tidak reaktif, padahal apa yang dilakukan oleh aparat sudah memenuhi prosedur tetap pengamanan mereka untuk menanggulangi konflik horizontal di tingkat masyarakat,” katanya.
Polisi sebagai penjaga kamtibmas, kata dia, tidak akan mampu menangani aksi sporadis dalam jumlah besar. Apalagi yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Bima bukanlah gelombang demonstrasi biasa. “Selama ini Petugas PHH dan Dalmas hanya dibekali kemampuan untuk mengendalikan aksi unjukrasa yang menggunakan alat peraga biasa, sedangkan tawuran warga sudah berubah menjadi perang rakyat yang menggunakan senjata api rakitan dan panah,” ujarnya.
Polisi juga, katanya, kalau pun harus menembaki warga kuatir diadukan pasal pelanggaran HAM. Pastinya aparat juga menjaga keamanan dan keselamatan dirinya sendiri di tengah kerumunan warga yang beringas dan berhadap-hadapan dengan senjata.
Sudah saatnya, kata dia, stakeholder-stakeholder turun langsung ke titik-titik persemaian konflik. Pemerintah bisa memfasilitasi lembaga-lembaga non pemerintahan seperti MUI, KNPI, DMI dan lembaga-lembaga lainnya untuk melakukan safari perdamaian. Itu bisa dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan takmir masjid dan sambung rasa di balai-balai desa.
“Saya tidak percaya kalau masyarakat di daerah konflik itu tidak bisa diajak bicara, mungkin cuma cara pendekatan kita yang kurang menyentuh sasaran. Selama mereka orang Bima, insya Allah kalau diajak bicara dengan bahasa Bima mereka pasti paham dan mau mendengar, ini soal sentuhan komunikasi saja’” ujarnya.
Untuk pencegahan dan penanggulangan jangka panjangnya, menurutnya, semua pihak duduk bersama nantinya. Pemerintah tidak perlu sungkan untuk mendengar masukan dan saran dari stakeholder yang ada. Bila perlu, untuk menghentikan aksi tembak menembak dan panah-memanah yang memanas saat ini, kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk turun dan menginap di desa. “Bikin acara haflah Al Qur’an atau Sholawatan bersama di masing-masing desa. Saya rasa, lebih baik kita menguras anggaran besar untuk meminimalisir potensi laten konflik dari pada kemudian kita harus menambal pembangunan masyarakat dan pemulihan pasca konflik, karena trauma masyarakat juga akan mempengaruhi laju pembangunan ke depannya,” ingatnya.
Pada intinya, kata dia, beberapa liputan perkelahian dan perang antar kampong telah menjadi buah bibir nasional karena terus mendapat sorotan kamera. Ini akhirnya menjadi preseden buruk bagi pencitraan daerah kita. Akibatnya tentu saja berdampak signifikan pada penurunan angka kunjungan wisata, iklim investasi dan tingkat partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Rentetan konflik di beberapa wilayah dua tahun terakhir ini, kata Dzul, mengisyaratkan adanya masalah besar yang mengendap di desa-desa sehingga mudah meletus sebagai kegaduhan yang massif dan sporadis. Ada ironi social yang muncul, selama ini kita semua memaklumi bahwa masyarakat Bima terkenal sebagai masyarakat agraris yang patuh, dan desa-desa di Bima ini termasuk desa yang sangat kondusif dan toleran. “Kenapa kemudian tiba-tiba konflik komunal bisa pecah hanya karena beberapa masalah yang semestinya bisa diselesaikan secara adat istiadat,” ujarnya.
Sudah saatnya, kata Dzul, pemerintah memfungsikan kembali peran kelembagaan adat di desa-desa, bersama karang taruna dan OMS, perlu direorientasi untuk menata perdamaian. Di tingkat Kabupaten rasanya sudah harus dibentuk Tim Ad Hoc Penanggulangan Konflik Komunal yang melibatkan kalangan Kepolisian, TNI, kalangan Akademis, Ormas, OKP, Pegiat LSM, Budayawan, Perwakilan Tokoh Desa dan Pejabat terkait. Meski demikian, tugas ini bukan hanya harus dibebankan kepada pemerintah atau kepala daerah, karena ini persoalan pelik yang butuh keterlibatan langsung seluruh komponen untuk mencari solusi damai. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
