Bima, Bimakini.com.-Puluhan warga Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima mendatangi Dinas Sosial (Dinsos), Jumat (20/12), sekitar 09.00 WITA. Mereka menanyakan kebenaran informasi tentang penyalahgunaann dana bantuan rehabilitasi rumah dari Kementerian Sosial RI.
Kedatangan warga ini merupakan imbas dari baku-hantam di Godo, Jumat pagi. Pemicunya indikasi kecurangan dalam pembagian bantuan tersebut.
Warga disambut Kepala Dinsos, Abdul Wahab, SH dan mengajak berdialog. Wahab ditemani Kabid Bantuan Sosial, M. Amin.
Saat itum Amin mengatakan tidak ada sepeser pun dana bantuan yang dimanipulasi atau disalahgunakan, semuanya jelas dan sangat objektif. Setelah dicek, dana bantuan tersebut masuk ke rekening sejak dua hari lalu sebesar Rp601 juta.
Katanya, dana tersebut akan digunakan untuk anggaran perbaikan rumah korban pembakaran oleh warga Samili dan akan dimintai pertanggungjawaban di atas materai bahwa anggaran itu dipergunakan untuk perbaikan rumah.
Dikatakannya, dana sebesar Rp601 juta itu akan digunakan untuk membenahi 91 unit rumah warga. Rinciannya, 18 rumah rusak ringan akan mendapatkan Rp5 juta, sedangkan 73 rumah rusak parah akan mendapatkan anggaran perbaikan sebesar Rp7 juta. “Kami telah sosialisasi bersama Camat Woha dan perangkat Desa Godo tentang dana bantuan ini,” katanya.
Kepala Dinsos, Abdul Wahab, SH, mengatakan isu-isu seperti ini muncul karena persaingan antara kelompok penerima bantuan, karena teknisnya warga Godo mengajukan proposal dalam bentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 10 atau 11 orang yang memang telah mendapat rekomendasi dari perangkat desa dan kecamatan setempat.
“Oleh karena itu timbullah kesenjangan yang berujung pada persaingan antarkelompok penerima bantuan,” katanya.
Dia mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh warga Godo ini, menyelesaikan masalah dengan audiensi dan bukan cara kekerasan.
Warga Godo, Muhtar, mengaku terjadi kesalahan dalam pendataan, rumah yang rusak gentengnya saja mendapat bantuan, sedangkan masih ada rumah warga lain yang tingkat kerusakannya lebih parah tidak tersentuh.
Muhtar menambahkan jangan sampai ada unsur nepotisme dalam bantuan ini karena nanti akan berujung pada konflik horizontal antarsesama warga Godo.
“Itu yang tidak kami inginkan dan karena maksud itulah kedatangan kami ke sini, untuk menanyakan langsung mekanisme pembagiannya dan tidak mengedepankan isu-isu yang bisa saja itu sengaja untuk menciptakan konflik baru di Godo,” tambahnya. (K01)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
