Bambang M Yasin
Dompu, Bimakini.- Bola liar kasus pembatalan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) terus mengelinding. Bupati Dompu, H Bambang M Yasin, kembali menegaskan posisi sikapnya terhadap kasus yang kini heboh itu. Ada pernyataan terbaru yang membuat 134 CPNS itu kembali meradang.
Seperti apa? “Tidak ada pemerintah yang menggugat pemerintah!,” tegas Bupati usai menghadiri acara HUT ke-71 TNI, Rabu (05/10/2016).
Selain itu, Bupati memberitahu telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, bukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, kasus ini bukan saja terjadi di Kabupaten Dompu, tetapi juga daerah lainnya. Hanya saja, kasus Tenaga Honor K2 di Dompu agak berbeda, karena BKN langsung merespons surat yang dikirimkannya.
“Saya yakin mereka juga akan merasa telah melakukan kekeliruan,” katanya.
Dia menambahkan jika pun para CPNS itu ingin melakukan upaya hukum, akan menunggu saja.
Berkaitan dengan keberadaan tenda yang saat masih berdiri di depan Pendopo, Bupati mengakui tidak merasa resah. Kalau pun mereka mengganggu dan terlibat kekerasan, akan berhadapan dengan alat negara.
Bupati juga menegaskan tetap membatalkan kelulusan itu, saat ini BPK tengah menelaah kasus Tenaga Honor K2 pada berbagai daerah di Indonesia. (BK24)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
