Lokasi tenda yang ditempati oleh CPNSD yang dibatalkan sudah kosong.
Dompu, Bimakini.- Akhirnya tenda yang ditempati sebagian CPNS K2 Kabupaten Dompu yang dibangun dua pekan lalu, dibongkar. Pembongkaran itu dilakukan para CPNS yang dibatalkan kelulusannya pascapemeriksaan 20 orang oleh Penyidik Polda NTB di Mapolres Dompu. Pemeriksaan itu dimulai Senin (10/10/2016).
Sumber di Setda Dompu Selasa (11/10) menyebutkan para CPNS K2 itu meninggalkan tenda atas kesadaran sendiri. Mereka membongkar tenda itu sekitar pukul 19.00 WITA, Senin (10/10) malam.
Pantauan Bimakini Selasa (11/10), tenda itu memang tidak terlihat lagi di depan Pendopo Bupati Dompu. Bahkan, sampah yang berserakan seperti kemasan air minuman sudah tidak terlihat lagi. Hampir tiga pekan para CPNS nenempati tenda tersebut.
Saat ini, Pantauan Bimakini di Polres Dompu, enam Penyidik dari Polda NTB intensif memeriksa CPNS K2 yang dibatalkan kelulusannya oleh BKN. Hari pertama Senin (10/10), Penyidik Polda memeriksa sekitar 20 orang. Hari kedua Selasa, sekitar 20 orang CPNS yang dibatalkan diperiksa secara estafet.
Informasi yang dihimpun, seluruh CPNS K2 itu diduga akan diperiksa terkait kasus dugaan penyuapan. Namun, awak media yang mencoba mengorek informasi tidak satu pun petugas memberikan informasi. Kesan tertutup sangat terasa.
Beberapa warga Dompu memrediksi kasus ini juga akan merembet pada CPNS yang masuk pada 256 orang yang tidak masuk dalam pembatalan. Hal itu karena ada dugaan rekayasa data.
Seperti disampaikan Usman, Selasa, pensiunan pegawai di Dompu yang kala itu mengetahui masalah itu.
Seperti diberitakan Bimakini sebelumnya, sejumlah CPNS K2 Kabupaten Dompu yang dibatalkan kelulusannya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih pada komitmen awal. Mereka bertahan di tenda yang dibangun depan Pendopo Bupati sampai Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PNS diterbitkan.
Seperti disampaikan perwakilan CPNS K2 Dompu, Rustam. Katanya, perjuangan mereka belum akan berhenti sampai ada kepastian terhadap status kepegawaian. “Asal kita tidak anarkis dan mengganggu ketertiban, kenapa harus diusir,” ujar Rustam Senin (10/10) siang.
Apalagi, kata dia, areal yang ditempati saat ini adalah milik rakyat dan rakyat juga berhak menempatinya. Saat ini CPNS K2 telah melapor balik beberapa oknum pejabat ke Kepolisian dalam tuduhan penyalahgunaan wewenang.
Diakuinya, hal yang memicu reaksi panas CPNS K2 saat ini adalah pemerintah tengah menyusun nama-nama pengganti mereka yang berjumlah 134 orang yang dibatalkan itu.
Dikatakannya, karut-marut masalah Honorer K2 memang sesuatu yang perlu menjadi perhatian dan ditangani serius.
Apa benar CPNS yang tidak masuk golongan CPNS K2 yang dibatalkan itu benar-benar memiliki data valid. “Tim Verifikasi harus bertanggungjawab dan bisa menjelaskan masalah itu,” tambah Rustam.
Nasdin, CPNS K2 yang ikut dibatalkan kelulusannya mengakui mereka akan tetap bertahan di tenda sampai proses terhadap kepastian CPNS yang lulus K2 sejumlah 390 itu dapat dibuktikan.
Menurut pria asal Manggelewa ini, mereka juga memiliki hak yang sama dengan mereka yang tidak masuk dalam CPNS yang dibatalkan itu. “Tim verifikasi mestinya berlaku adil,” harapnya.
Sampai Senin, CPNS K2 yang dibatalkan oleh BKN masih ada belasan orang yang bertahan di tenda. Mereka silih-berganti tetap menetap di tenda yang dibangun dua pekan lalu. Bahkan, sudah ditambah tenda kecil. (BK24)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
