Salah satu peserta lomba hymne dari Ddiskop dan UMKM.
Bima, Bimakini.- Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bima menggelar lomba Hymne KORPRI, pengucapan pembukaan UUD 1945, dan Panca Prasetya KORPRI antar-SKPD dan kecamatan. Lomba digelar di gedung PKK Kabupaten Bima, Selasa (04/10). Lomba itu untuk memeriahkan HUT ke-45 KORPRI.
Pembukaan lomba dilakukan oleh Bupati Bima, diwakili Assisten Administrasi Umum Setda, H Makruf.
Lomba diikuti 36 SKPD dan perwakilan dari 18 kecamatan. Tim juri terdiri dari Hj Sri Winarni, yang juga Ketua Darma Waniita Persatuan Kabupaten Bima dan Charles Pangaribuan, Kanisius MBI.
Makruf dalam arahan mengatakan lomba ini untuk meningkatkan kepekaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Korps Pegawai Negeri Sipil, sehingga melalui paduan suara Hymne Korpri, pengucapan pembukaan UUD 1945, dan pembukaan Panca Prasetya, para Aparatur Sipil Negara dapat memahami maknanya. Hal ini penting, karena dalam menjalankan tugasnya anggota Korpri senantiasa dituntut mengedepankan sikap selaku abdi negara dan abdi masyarakat. “Menjabarkannya menjadi semangat untuk terus bekerja membangun daerah dan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Korps Pegawai harus meresapi dan mencerna secara menyeluruh makna yang terkandung dalam Panca Prasetya Korpri itu sebagai nilai kepribadian aparatur yang sadar bahwa dirinya sebagai tiang penyangga pemerintahan, yang taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Makruf berharap jajaran KORPRI memiliki tekad yang selaras dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan. Kesetiakawanan Koprs merupakan sikap batin yang merasa senasib- sepenanggungan untuk bersama mencapai visi yang telah dicanangkan.
“Melalui kegiatan lomba ini, ke depan dapat dibangun semangat kebersamaan antarsesama anggota KORPRI dan saat yang sama pula, KORPRI harus mampu meningkatkan jiwa korsa anggota, meningkatkan penghayatan dan pengamalan Panca Prasetya Korpri dalam kehidupan sehari-hari.
Wakil Ketua DP KORPRI Kabupaten Bima, H Ruslan HI, MAP, menyampaikan ke depan KORPRI harus mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi pada segala tingkatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan. Dewasa ini pemerintah sedang giat melaksanakan pembangunan secara utuh, terutama pembangunan moral dan Nawacita, tentu saja akan didukung loleh kondisi anggaran pemerintah yang cukup untuk memerbaiki tingkat kesejahteraan ASN dan anggota KORPRI.
“Sehingga KORPRI dituntut berpartisipasi memecahkan masalah kesejahteraan pegawai melalui ikhtiar yang tidak semakin membebani anggaran Negara,” harapnya. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
