Rakor bahas penanggulangan banjir, Minggu malam.
Kota Bima, Bimakini.- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei memimpin pembahasan rencana aksi tanggap darurat banjir Kota Bima, di ruang rapat Walikota Minggu (25/12/2016) malam. Rapat diikuti Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos RI, Adhy Karyono, Danrem 162/Wirabhakti, Walikota Bima, Wakil Walikota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Kepala BPBD Prov. NTB, Plt. Sekda Kota Bima, perwakilan organisasi-organisasi relawan, dan pimpinan SKPD terkait lingkup Pemerintah Kota Bima.
Hasil rapat tersebut, berdasarkan rekapan data terbaru, jumlah korban banjir yang mengungsi adalah 105.753 jiwa. Warga mengungsi di tempat keluarga sebanyak 98.423 jiwa dan yang mengungsi di titik pengungsian sebanyak 7.330 jiwa yang tersebar di tujuh kelurahan.
Kepala BNPB, Willem Rampangilei
Sedangkan data kerusakan sementara seperti fasilitas kesehatan 4 Puskesmas, 29 Pustu, 29 Polindes, dan 1 kantor Laboratorium Kesda, dengan perkiraan nilai kerugian Rp. 66,4 milyar.
Fasilitas pendidikan menerjang 18 SD, 5 SMP, 4 SMA. Infrastruktur jalan, jembatan, prasarana air minum, prasarana persampahan, dengan perkiraan nilai kerugian Rp. 255 milyar.
Areal pertanian, dengan perkiraan nilai kerugian Rp. 5,806 milyar. Rumah penduduk 91 hanyut, 47 rusak berat, 49 rusak sedang, rusak ringan tidak terhitung.
Kerusakan tempat usaha seperti kios, sebanyak 77 rusak berat, 39 rusak sedang, rusak ringan belum terhitung. Total estimasi kerugian sementara sebesar Rp. 979,3 Miliar.
Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah kesulitan distribusi bantuan karena kekurangan tenaga dan sarana.
Kepala BNPB Willem Rampangilei mengarahkan beberapa rencana aksi diantaranya, selain distribusi bantuan, langkah prioritas adalah pembersihan.
Sejumlah truk akan didatangkan dari Pemerintah Provinsi untuk membantu distribusi bantuan dan kegiatan pembersihan.
Tenaga yang ada baik dari aparat TNI, Kepolisian dan relawan akan ditempatkan per sektor wilayah terdampak.
Rehab infrastruktur rusak, harus disusun rencana aksi lintas sektor. Misalnya untuk rehab sekolah akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk rehab jembatan dan jalan akan disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk antisipasi dan pengurangan risiko bencana pada masa mendatang, Willem Rampangilei menyatakan beberapa hal yang mendesak untuk dilakukan seperti normalisasi sungai, penataan drainase dan penertiban penataan ruang. (BK25)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
