Gubernur NTB, H Zainul Majdi
Mataram, Bimakini.- Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi memerintahkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB agar memercepat realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan maupun fisik, sehingga laju pembangunan terus begerak.
“Segera atasi setiap kendala yang menghambat eksekusi anggaran, baik keterlambatan proses lelang maupun kendala administrasi lainnya, sehingga program-program yang tidak perlu menunggu perubahan, dapat direalisasaikan lebih cepat,” pinta Gubernur didampingi Wagub, H. Muh Amin, S.H. M.Si dan Sekda, Dr.H.Rosiady Sayuti saat memimpin rapat Evaluasi Kinerja Pembangunan bersama Kepala OPD di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB, Selasa, (13/6-2017).
Dia juga mewanti-wanti seluruh Kepala OPD Pemprov NTB agar melakukan langkah preventif dalam bekerja untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum kemudian hari. Masing-masing Kepala OPD dimintanya bekerja dengan teliti dan hati-hati dalam proses pembayaran.
Hal itu untuk memastikan bahwa segala pembiayaan benar-benar sesuai sasaran atau clear dan tidak memiliki risiko masalah hukum saat kemudian hari. “Cobalah untuk mengukur atau melihat sisi kemungkinan apakah akan menjadi masalah di masa yang akan datang. Kalau ada yang dikuatirkan dan diragukan dari sisi clear, kewenangan, proses dan sasaran, saya minta jangan direalisasi,” himbaunya.
Terkait dengan stabililitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, menjelang Hari raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, Gubernur kembali memerintahkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan Inflasi daerah. Kehawatiran naiknya harga barang pada pada saat dan menjelang hari raya lebaran tahun ini diminta menjadi perhatian khusus instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Biro ekonomi, Dinas Perhubungan dan stakeholder lainnya. Pejabat yang terkait dimintanya untuk turun mengecek langsung kondisi riil di lapangan.
Dia mengingatkan pilar pengendalian harga itu adalah kecukupan stok dan kelancaran distribusi. “Cek betul kondisi di lapangan, di gudang distributor besar, dan distribusinya seperti apa”, pintanya.
Sebelumnya, di tempat yang sama Sekda Sekda NTB, Dr. H. Rosiyadi H. Sayuti melaporkan progres serapan fisik APBD hingga 9 Juni 2017 baru mencapai 33,82 persen. Serapan tersebut masih dibawah angka pada tahun 2016 lalu pada tanggal yang sama 9 Juni 2016 mencapai 37,13 persen.
Hal ini dikarenakan, 5 OPD baru masih dalam pengajuan revisi anggaran. Namun Pak Ros, sapaan akrab Sekda NTB itu optimis target serapan sebesar 49,89 persen keuangan dan 52,48 persen fisik dapat terealisasi pada akhir Juni mendatang. “Meskipun berkas revisi hari ini masih dalam pengajuan di Gubernur, target serapan pada bulan Juni ini dapat terealisasi” ungkap Sekda mantap. (BK37)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
