DOK Humaspro
Dompu, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda Dompu tahun anggaran 2016. Predikat itu merupakan prestasi ketiga berturut-turut yang diraih Kabupaten Dompu sejak tahun 2015.
Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu, Ardyansah, SE, menjelaskan selain Dompu, tahun 2017 ini, predikat tertinggi dari LHP BPK juga diperoleh seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Piagam diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan disaksikan Wakil Gubernur NTB di aula kantor BPK Perwakilan Mataram, Rabu (31/05/2017).
Anggota BPK RI, Dr H Harry Azhar Azis, MA, memuji Pemprov NTB yang telah mampu menindaklanjuti hasil temuan BPK untuk diselesaikan dan menjadi perestasi yang membanggakan, karena mampu melebihi persentase tingkat nasional dengan poin 86 persen dari standar 80 persen. Termasuk di dalamnya Kabupaten Dompu.
“Hanya tiga provinsi di Indonesia yang seluruh kabupaten/kota-nya mendapatkan predikat WTP, salah satunya Provinsi NTB,” ungkapnya mengutip Harry dalam pernyataan pers, Kamis.
Harry berharap, prestasi yang diraih itu dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk memajukan daerah. “Terus maksimalkan penggunaan anggaran untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” harapnya.
LHP BPK untuk LKPD Kabupaten Dompu diserahkan anggota BPK RI dan diterima Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin, bersama Bupati/Wali Kota se-NTB. (BK24)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
