DOK detik.com: Wakil Ketau MK RI, Dr H Anwar Usman, SH, MH
Bima, Bimakini.- Saat upacara peringatan Hari Jadi ke-377 Bima pun Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, menyebut konflik sosial menjadi masalah utama sehingga program pembangunan sedikit terganggu. Sebelumnya, Bima dikenal di luar sebagai wilayah berintensitas konflik sosial tinggi. Bahkan, dijuluki Zona Merah.
Bagaimana Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Dr H Anwar Usman, SH, MH, mereaksinya? Dia prihatin masalah perang kampung seperti yang disampaikan Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri.
Namun, Anwar yakin saatnya nanti akan menurun, karena masyarakat menjaga nama baik daerahnya. “Saya prihatin apa yang disampaikan Bupati Bima, soal konflik yang kerap terjadi di Kabupaten Bima,” ujarnya di Woha, Selasa (05/07).
Namun, kata dia, perkelahian antarkampung bukan kebiasaan yang direncanakan oleh orang banyak. Itu muncul spontan dan selalu diadu-domba oleh oknum yang memrovokasi massa.
“Aparat penegak hukum agar selalu meningkatkan etos kerja melakukan pendekatan sosial dengan masyarakat, supaya tidak mudah terpengaruh isu yang tidak benar,” harapnya.
Kata Anwar, kalau perang kampung terus terjadi di Kabupaten Bima akan mencoreng nama baik daerah yang dikenal karakter masyarakat ramah dan santun. “Kalau mau daerah maju dan berkembang masyarakat harus tinggalkan kebiasaan perang kampung,” sarannya. (BK34)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
