Perawat saat mendatangi DPRD Kota Bima.
Kota Bima, Bimakini.- Sejumlah perawat tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Bima mendatangi Kantor DPRD Kota Bima, Jumat (02/3). Mereka mengeluhkan gaji yang tidak sesuai Upah Minimum Kota (UMK).
Selama mengabdi sejak puluhan tahun silam, nasib ratusan perawat honorer dan sukarela tidak diperhatikan serius oleh Pemerintah Daerah, terutama soal pendapatan setiap bulan.
Ketua GNPHI Kota Bima, Chandra Irawan, mengaku selama bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, jam kerja dan Tupoksi hampir sama dengan perawat status PNS.
Bahkan, dia membandingkan, dari 5 perawat yang piket, 3 hingga 4 perawat harus siaga di tempat kerja. “Kami bekerja dengan tugas dan pelayanan yang sama, tetapi kesehjahteraan berbeda jauh,” tuturnya.
Mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014, perawat yang sudah diakui sebagai sebuah profesi, selayaknya dihargai secara profesional.
“Berbagai dinamika tersebut, kami mendatangi lembaga DPRD menyampaikan keluh-kesah kurangnya perhatian pemerintah, dengan harapan bisa dibantu oleh lembaga legislatif,” ucapnya.
Kehadiran puluhan perawat itu diterima oleh anggota DPRD Kota Bima. Mereka menggelar pertemuan dengan wakilnya rakyat itu.
Anggota DPRD Kota Bima, Nazamuddin, menyampaikan akan mempelajari aturan dahulu, untuk meregulasikan aturan baru yang dapat membantu perawat.
“Tugas perawat berat dan harus bertanggung jawab membantu masyarakat yang sakit maupun menolong ibu saat melahirkan,” tuturnya.
Dia mengkritik kebijakan pemerintah yang masih menerima tenaga honor daerah, tanpa mengukur kemampuan keuangan daerah. “Sehingga, banyak yang tidak sejahtera,” kritiknya.
Anggota DPRD lain, Taufik, mengatakan sering tinjau di Puskesmas, namun selalu diperoleh jawaban tidak ada masalah.
“Terus suarakan hak dan kewajiban kepada pemerintah. Kedatangan anggota GNPHI ini, sebagai dasar kami untuk menindak lanjuti ke dinas kesehatan,” janjinya. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
