Mataram, Bimakini.- Pemerintah Provinsi NTB, terus memantapkan program NTB Bangun Kembali, sebagai langkah untuk memulihkan keadaan masyarakat Lombok-Sumbawa pasca gempa. Karena itu, Pemprov menggelar Rapat Koordinasi masa Transisi Gempa Bumi Lombok, Kamis (30/8/18).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat utama itu dipimpin Sekretaris Daerah Prov. NTB, IR. H. Rosiady Sayuti, Ph.D. Hadir juga saat itu Kepala BNPB RI, diwakili Deputi Pencegahan BNPB RI, Bernardus Wisnu, dan Panglima Komando TGT (Tugas Gabungan Terpadu) Mayjen TNI Madsuni, kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, bupati/walikota se NTB, Dansatgas Udara, Dansatgas Laut dan Dansatgaswil.
Rapat tersebut membahas langkah-langkah yang diambil pada masa transisi, dan laporan kondisi di lapangan/masing-masing sektor. Adapun yang menjadi perhatian utama diantaranya keringanan kredit untuk mengurangi beban korban gempa yang memiliki kredit (bank). Selain itu, mengingat musim hujan segera tiba, pembuatan RISHA harus disegerakan.
Terkait pembangunan RISHA, BNPB menerangkan perlu ada permintaan dan pendataan peralatan yang diperlukan oleh masyarakat di seluruh kabupaten/kota terdampak gempa. Termasuk mendata berapa warga yang akan memilih pola rumah tersebut.
Selain itu, perlu diperhatikan tapal batas dan keterangan hak tanah yang akan dijadikan lokasi membangun hunian.
Lebih lanjut dibahas pula penyaluran bantuan berupa dana kepada korban gempa sesuai Inpres No.5 tahun 2018. Sesuai Inpres tersebut, bantuan dana akan diberikan sesuai kriteria kerusakan rumah, yakni berat, sedang, dan ringan.
Untuk penyaluran bantuan lainnya, Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu menjelaskan setiap Satgas memiliki job desk masing-masing. Sebagai contoh, Dansatgas Udara mengurus distribusi semua bantuan melalui udara , Dansatgas Laut, Danlanal mengurus peralatan berat, dan lainnya.
Rapat yang berakhir menjelang magrib tersebut melahirkan sejumlah kesepakatan. Pertama, kepada bupati/walikota yang belum mengeluarkan SK terkait organisasi di kabupaten masing-masing agar segera mengeluarkan dengan mengambil contoh organisasi yang ada di provinsi
Kedua, segera memobilisasi atau mengkoordinir organisasi di tempat masing-masing yang sudah membuat hunian sementara.
Ketiga, segera didata fasilitas proses belajar mengajar darurat di tempat masing-masing dan memastikan apakah masih ada yang tidak beroperasi pada pekan ini
Keempat, Pemprov akan segera mengundang dan berkoordinasi dengan jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan kebijakan terkait pengembangan ekonomi di wilayah terdampak.
Kelima, 400 CPNS dari PUPR bekerjasama dengan Rekompak dan Komandan Sektor di tiap wilayah, paling lambat Rabu sudah bisa mulai bekerja.
Sebagai tambahan, Sekda menganggap penting untuk mengumpulkan seluruh pimpinan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, untuk dihimbau guna memberi keringanan biaya perkuliahan bagi mahasiswa terdampak gempa. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
