Bima, Bimakini.- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2018 kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II, Rabu (6/2) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Wilayah II ini meliputi Pemprov dan Kabupaten/Kota di Bali, se-Pulau Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemkot Bima, sama-sama mendapat nilai B.
Hadir Menteri PAN RB Komjen Pol Drs. Syafruddin, M.Si, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PAN-RB, M Yusuf Ateh, Ak, MBA, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor selaku tuan rumah, serta Kepala Daerah dan tim penyusun SAKIP seluruh Pemda Wilayah II.
Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE, hadir bersama Inspektur Daerah, Sekretaris Bappeda Litbang, serta Kabag Organisasi Setda Kota Bima. Sementara itu, Pemkab Bima, dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Bima, Dahlan M.Noer didampingi Kepala Bappeda Litbang Drs. H.Muzakir.Msc dan Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Bima Syansul Bahrain.SIP.M.Si.
Deputi RBKunwas, M Yusuf Ateh, Ak, MBA menyebutkan, masyarakat menuntut yang terbaik sementara sumerdaya aparatur maupun anggaran bersifat terbatas. Untuk menjawabnya, harus dikedepankan prinsip efisiensi. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, dimulai dengan pola pemanfaatan anggaran yang baik.
“Jajaran birokrasi harus melaporkan setiap pemanfaatan anggaran sebagai wujud tanggung jawab publik,” pesan Deputi RBKunwas.
SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Lanjutnya, SAKIP berfungsi sebagai katalisator terwujudnya efisiensi, dengan memuat ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur sehingga setiap instansi Pemerintah dapat mengevaluasi pencapaian maupun kegagalan.
Untuk Wilayah II, sebanyak 5 Kabupaten/Kota meraih nilai A, 18 Kabupaten/Kota meraih nilai BB, 64 Kabupaten/Kota meraih nilai B, 49 Kabupaten/Kota meraih nilai CC, dan 19 Kabupaten/Kota meraih nilai C.
Kota Bima meraih nilai B dengan jumlah poin 63,64, meningkat dari tahun sebelumnya yakni 62,58.
Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE. bertekad akan terus memacu peningkatan akuntabilitas serta mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
Wabup Bima, Dahlan M.Noer mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim SAKIP Kabupaten Bima yang telah bekerja keras dalam penyusunan dan perbaikan dokumen SAKIP.
“Tapi kita tidak boleh terlena sampai Pemerintah Kabupaten Bima mendapatkan nilai A,” harap Dahlan usai menerima hasil evaluasi SAKIP tersebut.
Lebih lanjut dikatakannya, kedepan, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bima perlu meningkatkan beberapa evaluasi akuntabilitas kinerja, diantaranya penajaman sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai oleh masing – masing OPD, melakukan evaluasi program dan kegiatan yang tidak mendukung indikator sasaran menciptakan inovasi – inovasi yang mendukung pencapaian anggaran berbasis kinerja disamping torehan prestasi yang telah diraih dan meningkatkan kepatuhan pelayanan birokrasi kepada masyarakat,” tutup Wabup. (DED/YAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
