Bima, Bimakini.- Momentum Hardiknas Tahun 2019 dinilai sebagai potret buram dunia pendidikan era kepemimpinan Indah Dhamayanti Putri dan H Dahlan. Pasalnya memasuki tiga tahun kepemimpinan, Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima belum juga dilantik secara definitif.
Akibatnya dunia pendidikan di Kabupaten Bima dinilai amburadul bahkan berjalan mundur. “Bupati Bima harus mengabil sikap. Masa Dinas Dikbudpora ditunjuk Plt, padahal masa kepemimpinan sudah masuk tiga tahun,” ujar Korlap aksi Front Persatuan Gerakan Rakyat (PGR) saat aksi konvoi keliling wilayah Madapangga bersama sejumlah organisasi lainnya, Kamis (2/5).
Selain itu, kata Firman, pihaknya juga memggaungkan untuk melawan kebijakan upah murah dan kapitalisasi pendidikan. Krisis kapitalisme semenjak tahun 2008 masih dirasakan dampaknya oleh masyarakat dunia dan terus di upayakan formulasi penyembuhan krisis lewat kerjasama internasional antara negara-negara kapitalisme, beberapa perjanjian internasional seperti MEA, TPP, MP3EI serta APEC merupakan program yang mendorong liberalisasi di segala sektor dan membuka kran Ekonomi Regional Asean (MEA).
Dalam aksi tersebut, Front PGR dan organisasi lainnya menuntut agar PP78 tahun 2015 dicabut. Selain itu, hapus UU PT tahun 2012. Kemudian tolak PHK sepihak, berikan upah yang layak bagi guru honor dan guru sukarela, perjelas petugas kebersihan di Madapangga.
Mereka juga menyorot pungutan liar dalam dunia pendidikan. Juga perlunya transparansi anggaran pendidikan.
Pantauan BimaEkspres, aksi sejumlah Mahasiswa Madapangga tersebut dimulai sejak pukul 09.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari unsur kepolisian setempat. Sedangkan rute yang diambil yakni star di Cabang Dena menuju Desa Woro sekaligus keliling desa lainnya. (YAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.