Connect with us

Ketik yang Anda cari

NTB

Menteri PPPA Resmikan Gedung UPTD PPA

Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Gusti Ayu Bintang Darmawati, meresmikan gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Jumat, (21/2/2020), di Jalan Kaktus Nomor 8 Gomong, Mataram.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri PPPA yang disaksikan Wakil Gubernur NTB dan Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Menteri PPPA mengapresiasi perhatian Pemerintah Provisi NTB kepada perempuan dan anak. Menurutnya, Program Revitalisasi Posyandu merupakan salah satu langkah kongkrit Pemprov NTB dalam menjaga generasi penerus bangsa.

“Kami apresiasi setinggi-tingginya untuk Pemprov NTB yang telah merevitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga. Yang mana tidak hanya Posyandu itu untuk anak dan ibu hamil. Tapi ada juga Posyandu untuk remaja hingga lansia,” ungkapnya.

Ia melihat Posyandu ini adalah garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan mandiri. Karena menurutnya, dengan menggeliatnya Posyandu Keluarga tersebut, akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan stunting.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“Posyandu Keluarga akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan stunting,” tuturnya,

Menteri juga menyampaikan bahwa ada lima isu prioritas pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun ke depan. Kelima isu tersebut adalah, pemberdayaan perempuan dalam bidang wirausaha, peran ibu dan keluarga dalam mengasuh anak, penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

“Kami yakin kelima isu tersebut bisa di atasi bersama oleh pemerintah provinsi NTB” tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, dalam sambutannya mengatakan Posyandu Keluarga tersebut menjadi tempat konsultasi dan edukasi dari bayi hingga lansia.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“Dalam Posyandu Keluarga, tidak hanya masalah kesehatan, tapi masalah perdagangan perempuan, buruh migran ilegal, pernikahan anak, narkoba, pernikahan dini bisa diintervensi secara edukasi di Posyandu Keluarga tersebut,” ujar Wagub.

Wagub bertekad, seluruh Posyandu yang ada di NTB akan menjadi Posyandu Keluarga. “Kami (Pemprov NTB) bertekad pada tahun 2023 seluruh Posyandu di NTB ini menjadi Posyandu Keluarga,” katanya.

“Mari kita wujudkan perempuan yang berdaya dan menjadikan anak yang berkualitas dengan cara menurunkan tingkat kekerasan kepada ibu dan anak,” lanjut Wagub. PUR

Iklan. Geser untuk terus membaca.
Bagikan berita

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

NTB

Dompu, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalillah, MPd menyatakan kekagumannya pada komitmen Pemerintah Desa (Pemdes) Sari yang peduli dengan pengembangan literasi...

NTB

Dompu, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr HJ Siti Rohmi Djalillah mengapresiasi peran Relawan Literasi di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Bima dan Dompu.  Hal...

NTB

Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Kabupaten Bima, yang telah keluar menjadi juara umum...

NTB

Bima, Bimakini.- Memeringati Hari Perempuan Internasional (International Woman Day) 8 Maret, Program INOVASI NTB, Pemerintah Provinsi NTB dan Universitas Hamzanwadi (UNHAM) menggelar Webinar Nasional,...

NTB

Mataram, Bimakini.- Dalam memperjuangkan perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Selain itu, perlu edukasi yang konsisten terus menerus...