Sekum PBVSI Kabupaten Dompu, Gunawan, S.Pd., saat memberikan keterangan pers, Rabu (02/02/2022) siang.
Dompu, Bimakini. – Sekretaris Umum (Sekum) Persatuan Bola Volly Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Dompu mengaku geram dengan sikap Ketua Umum KONI Kabupaten setempat yang telah mengambil alih kepengurusan PBVSI dan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kabupaten Dompu.
“Pengambil alihan kepengurusan Cabor ini bisa jadi disebabkan karena Ketua KONI tidak paham aturan, juga bisa jadi karena dia paham aturan tetapi sengaja melanggar aturan,” tegas Sekum PBVSI Kabupaten Dompu, Gunawan, S.Pd., Rabu (02/02/2022) siang.
Dia menduga bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya KONI Dompu untuk mempermudah dan meloloskan salah satu calon Ketua KONI pada Musyawarah Daerah (Musda) kedepan. Padahal, siapapun yang terpilih menjadi Ketua KONI sama-sama memiliki semangat dalam memajukan olahraga.
“Ini semua hanya untuk kepentingan Musda KONI dan kepentingan anggaran semata,” duganya.
Meski telah diambil alih kewenangannya oleh KONI. Mereka bersitegas bahwa kepengurusan dibawah kepemimpinan Syaiful Amir, SH, M.Kn merupakan pengurusan yang sah berdasarkan SK dari Ketua PBVSI NTB.
Bahkan hasil konsultasi mereka dengan KONI NTB bahwa, tindakan KONI Dompu yang melakukan pengambil alihan kewenangan PBVSI Dompu tersebut telah melampaui kewenangannya dan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.
Menurutnya, tidak boleh serta merta Ketua KONI mengambil alih kepengurusan Cabor. Pengambil alihan itu dapat dilakukan apabila terjadi dualisme kepengurusan, ada dua SK kepengurusan yang diterbitkan pengurus PBVSI Provinsi NTB. Untuk menjalankan roda organisasi, maka KONI memberikan sanski berupa mengambil alihan Kepengurusan.
“Sekarang, SK kepengurusan PBVSI Kabupaten Dompu hanya satu, tidak ada dualisme kepengurusan sehingga dijadikan alasan adanya konflik. Dalam Kepengurusan kami baik-baik saja kok, program kerja tetap jalan dan diakui Pengurus PBVSI Provinsi,” terangnya.
Sekum PBVSI Kabupaten Dompu ini menilai bahwa, Ketua KONI tidak mampu menerjemahkan aturan secara utuh, dan membaca aturan sesuai kebutuhannya. Hal itu dapat dilihat dari upaya Ketua KONI Dompu yang ingin melakukan Musda ulang secara paksa dalam membentuk kepengurusan PBVSI Kabupaten Dompu yang baru.
“Sebab yang dapat melaksanakan Muskab adalah pengurus induk dan aktiv asal Cabor atau PBVSI. Tidak ada kewenangan KONI untuk melakukan Muskab apalagi mengintervensi. Muskab itu diatur dalam AD/ART PBVSI. Gak bisa KONI masuk dapur orang, sebab tidak ada dasarnya,” terangnya. AZW
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
