Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Ada Pejabat Kota Bima yang Diperiksa KPK

Ilustrasi

Kota Bima, Bimakini.- Sejumlah pejabat di Pemerintahan Kota Bima, dikabarkan diperiksa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.  Bahkan pemeriksaan sudah dilakukan pekan lalu.

Pemeriksaan itu pun dibenarkan oleh Sekda Kota Bima, Drs H Muhtar Landa, MH, Senin (01/8/2022). Pejabat teras tersebut berjumlah dua orang, yakni Kalak BPBD Kota Bima Hj Jaenab dan Kadis PUPR Kota Bima, M Amin.

Kadis PUPR Kota Bima diperiksa pada 28 Juli 2022 dan Kalak BPBD pada 29 Juli 2022.  “Betul, diperiksa KPK,”  kata Sekda.

Mukhtar menjelaskan, pemanggilan dua kadis tersebut berkaitan dengan klarifikasi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima.

Sekda menyebut berkaitan dengan dana hibah sebesar Rp 166 miliar, yang merupakan anggaran rehab rekon pasca banjir bandang tahun 2016 lalu.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

KPK meminta dokumen kontrak seluruh paket-paket yang dikerjakan dan itu sudah dibawa semua.  “Dalam anggaran itu terdapat paket-paket. 166 itu jumlah keseluruhannya. Nah, satu di antaranya Sarpras itu,” ungkapnya.

Sarpras yang dimaksud di antaranya jalan, jembatan, air bersih, penerangan dan sarpras lainnya.

Sekda juga memastikan, seluruh dokumen kontrak yang berkaitan dengan pekerjaan Sarpras tersebut sudah dibawa ke KPK. IAN

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pendidikan

Mataram, Bimakini.- Di saat bangsa Indonesia terus berupaya dalam pemberantasan korupsi di berbagai sektor, sudah sepatutnya dunia Perguruan Tinggi turut berkontribusi mencetak kader-kader bangsa...

Hukum & Kriminal

Matara, Bimakini.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi dan Dengar Pendapat Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama seluruh kepala daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara...

Hukum & Kriminal

Mataram, Bimakini.- Dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian...

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima) Pemerintah Daerah dan DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Keberadaan anggota DPRD pada tataran...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Dilaporkan anggota DPRD Kabupaten Dompu soal adanya dugaan tindak pidana korupsi melalui dana siluman (dana yang tidak dibahas) sebesar Rp26 Milyar...