Bima, Bimakini.com.-Beberapa waktu terakhir, kasus dugaan terorisme cenderung menyudutkan dan menyeret citra dan nama daerah Bima pada level nasional. Hal itu memantik keprihatinan para Akademisi Bima. Mereka mendesak seluruh pihak, terutama pemerintah dan tokoh daerah, segera mengatensi masalah itu.
Menurut Akademisi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, Damhuji, M.Pd, MA, kasus terorisme yang menyeret nama Bima hanyalah kasus kriminal murni, karena tidak disertai gerakan massif yang membahayakan masyarakat. Selain itu, kasus tersebut cenderung tampak seperti proyek lembaga tertentu.
Padahal, yang dirugikan adalah citra Bima dan masyarakat. “Untuk itu saya rasa dari sekarang tokoh-tokoh di daerah kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga adat harus memikirkan masalah ini dan mencari solusi. Kita tidak bisa hanya menunggu peran Pemerintah Daerah saja,” katanya di STKIP Taman Siswa, kemarin.
Dikatakannya, kasus dugaan terorisme yang gembar-gemborkan berawal dari ketidakpuasan pihak tertentu dalam masyarakat karena sejumlah ketimpangan kebijakan dan sekat sosial yang diperparah kasus korupsi, sehingga muncul kebencian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau kepemimpinan sekarang. Selain itu, disebabkan ketidakpastian proses hukum.
“Saya kira sebenarnya bukan terorisme, karena kalau sesuai pengertian terorisme itu adalah gerakan radikal dalam bentuk massif, sementara yang terjadi tidak demikian. Ini cenderung digembar-gemborkan seolah-olah sangat membahayakan masyarakat,” katanya.
Bukan saja kasus terorisme, katanya, sederet konflik antardesa di Bima dan daerah lain pada umumnya juga disebabkan ketimpangan sosial dan proses hukum serta kurangnya perhatian pemerintah. Saat ini, umumnya pemimpin termasuk Kepala Daerah cenderung hanya memikirkan diri sendiri, apatis terhadap realitas sosial.
“Ada semacam ketidakpuasan dan kebencian dalam masyarakat, karena pejabat yang korupsi, pemimpin yang bersalah tidak diadili, ini yang memunculkan ketidakpuasan,” kata Damhuji.
Akademisi lainnya, Syarifuddin, M.Pd, melihat persoalan terorisme dan konflik di Bima juga disebabkan masalah sosial dan lebarnya jarak antara pemimpin dengan rakyat. Saat ini, di Bima tidak memiliki tokoh teladan atau panutan, sehingga cara penyelesaian konflik dan masalah apapun lamban.
“Kita sudah krisis tokoh teladan, sementara perah lembaga adat cenderung ompong. Mereka hanya ada pas seremonial belaka sehingga orientasinya proyek budaya begitu. Tidak ada peran yang tampak dan signifikan,” katanya.
Menurutnya, untuk memecahkan seluruh persoalan tersebut, saat ini seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah harus berkolaborasi memecahkan persoalan sosial secara terintegrasi. Kondisi sekarang ini, dimana-mana pemimpin hanya memikirkan diri sendiri, kurang berbaur dengan masyarakat, sehingga muncul krisis kepercayaan rakyat.
Katanya, kondisi itu harus segera diubah, karena akar permasalahan yang muncul karena soal itu, walaupun pemantiknya ada dalam masyarakat. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
