Kota Bima, Bimakini.com.- Seleksi perekrutan calon anggota legislatif (Caleg) di internal DPC Partai Gerindra Kota Bima menuai sorotan dan protes dari sejumlah kader dan Ketua PAC. Masalahnya, DPC dinilai mengkhianati amanat partai karena tidak memrioritaskan kader sendiri sebagai Caleg. Selain itu, proses seleksi caleg yang kini sudah ditutup dinilai tidak sesuai prosedur.
Kecewa terhadap sikap DPC, para kader, Dewan Pembina dan Ketua PAC yang tidak diakomodir sebagai Caleg mendatangi kantor DPC Gerindra Kota Bima di Kelurahan Manggemaci, Selasa (16/4) malam. Mereka menurunkan papan nama DPC, bendera, dan atribut partai yang terpasang di depan kantor.
Selain itu, empat Ketua PAC dari Kecamatan Raba, Rasanae Timur, Rasanae Barat dan Asakota berikut sejumlah kader dan Ketua Dewan Pembina berkumpul dan menyatukan persepsi memrotes kebijakan DPC. Mereka juga berencana menyampaikan protes itu kepada DPP dan Ketua Dewan Pembina Pusat, Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Pembina DPC Gerindra Kota Bima, H. Syafrudin, BA, S.Sos, mengaku kecewa terhadap kebijakan Ketua DPC Gerindra Kota Bima, Sukirman, yang tidak melaksanakan amanah organisasi secara tepat. Perintah Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, kepada seluruh DPD dan DPC di Indonesia meminta memrioritaskan kader sendiri, namun ternyata tidak dipatuhi.
DPC dinilainya telah mengkhianati organisasi, karena mengabaikan kader sendiri dan sebaliknya merekrut orang lain untuk menjadi Caleg. Proses seleksi yang dilakukan juga, diakui hanya sebatas formalitas saja, karena DPD dan DPC tidak pernah mengumumkan hasilnya kepada kader.
“Saya telah melalui proses seleksi dan merasa bisa lolos, tetapi sayangnya hasil tes tidak pernah diinformasikan. Tiba-tiba saya dapat kabar sendiri tidak lolos sebagai Caleg Provinsi,” ungkapnya di kantor DPC Gerindra.
Katanya, ada orang di luar kader tanpa melalui proses seleksi yang jelas, namanya bisa muncul sebagai Caleg. Dia menyesalkan komitmen Ketua DPC mengakomodir dirinya sebagai Caleg Provinsi, namun tidak ditepati. Padahal, dulu ditawarkan oleh DPC menjadi Caleg asalkan bersedia menjadikan rumahnya sebagai kantor DPC.
Selama tiga tahun, dia pun menyosialisasikan diri kepada masyarakat sebagai Caleg karena memercayai janji itu. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini pun mengaku telah banyak mengeluarkan uang untuk sosialisasi diri dan menyediakan fasilitas kantor.
“Kantor DPC berikut isinya ini saya yang memfasilitasinya secara pribadi dan kantor tidak pernah mengeluarkan biaya sepersen pun. Namun, pengorbanan saya selama ini tidak berbuah hasil karena Ketua DPC mengingkari komitmen,” sesalnya.
Anehnya, kata dia, ketika menanyakan perihal masalah itu kepada Ketua DPD dan DPC, justru disarankan agar mendaftar saja menjadi Caleg di Kota Bima. Padahal, tidak pernah mendaftar, apalagi menghendakinya. “Ini kan aneh, pendaftaran di kota sudah tutup tapi saya disuruh jadi Caleg di kota,” lanjutnya.
Hal yang sama disampaikan Ketua PAC Rasanae Barat, Suherman. Dia juga telah mendaftar sebagai Caleg di Dapil II Kota Bima, tetapi tidak diakomodir. Padahal, bersama dua kader lain telah mendapat sertifikat khusus karena mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) partai di Hambalang.
Diklat itu, terangnya, diisi oleh Dewan Pembina Partai, Prabowo Subianto. Dalam amanatnya saat Diklat itu Prabowo memerintahkan seluruh DPD dan DPC agar memrioritaskan kader sendiri, apalagi yang pernah mengikuti Diklat di Hambalang wajib diakomodir.
“Tetapi, apa yang terjadi, faktanya perintah itu diabaikan oleh DPC saat ini. Kami sangat kecewa dan akan melaporkan secara tertulis kepada DPP dan Pak Prabowo sebagai Pembina,” ungkapnya.
Ketua DPD Gerindra Provinsi NTB, H. Willgo Zainal, MBA, yang dihubungi wartawan, Rabu (17/4) melalui telepon seluler tidak merespons, meskipun aktif.
Begitu pun dengan Ketua DPC Gerindra Kota Bima, Sukirman, tidak bisa dihubungi karena telepon selulernya tidak aktif. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
