Provinsi Pulau Sumbawa
Kota Bima, Bimakini.com.- Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima, Syarif Ahmad, MSi, meminta agar jangan ada pihak yang menggangu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Apalagi Komisi II DPR RI telah menyatakan persyaratan pembentukan PPS lengkap. Karena jika memersoalkan salah satu persyaratan, seperti lokasi ibukota provinsi, maka sama dengan mematahkan kembali perjuangan yang sudah dilakukan.
Syarif menghimbau agar semua pihak dan elemen untuk bersama mendorong agar PPS segera terbentuk. Bukan melakukan gerakan yang justru membuat PPS mundur lagi. “Jika ada yang mendebatkan lagi lokasi ibukota, maka sama dengan mematahkan satu persyaratan krusial dalam pembentukan daerah otonomi baru,” ujarnya di kediamnnya, Santi, Selasa (9/7).
Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini setuju jika ibukota PPS di Sumbawa. Pasalnya, daerah Sumbawa cukup luas, apalagi untuk pengembangan wilayah nantinya. “Bima tidak memiliki lahan yang luas untuk pengembangan provinsi, di Sumbawa cocok menjadi lokasi ibukota PPS,” ujarnya.
Untuk Bima, kata dia, lebih baik menjadi pusat pendidikan. Dari sisi infrastruktur dan jumlah perguruan tinggi jauh lebih banyak, dibandingkan Sumbawa. “Dari sisi SDM, Bima lebih dikenal, sehingga memang cocok pengembangan kawasan pendidikan,” katanya.
Seperti halnya Jawa Timur, kata dia, Surabaya menjadi kawasan pengembangan industri dan Malang pusat pendidikan. Kedua kota ini masing-masing berkembang dan kegiatan ekonomi tumbuh. “Tidak perlu mendebatkan lagi tentang PPS, tapi bagaimana mendorongnya agar segera terbentuk,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar tidak ada yang mengelaim diri, bahwa perjuangan PPS milik orang tertantu. Namun, menjadi perjuangan bersama. “Jika tidak ada yang memersoalkan lagi tentang PPS, sehingga langkah perjuangan mundur, bagian dari perjuangan bersama,” ungkapnya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
