Bima, Bimakini.com.-Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif di Kecamatan Langgudu berharap Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima dapat merevisi anggaran bagi Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di daerah terpencil. Pasalnya, anggaran untuk pengangkutan logistik pemilu sangat minim dan tidak manusiawi.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Langgudu, Iskandar Agung Zulkarnain, ST, mengatakan, revisi anggaran itu penting jika ingin memerhatikan kondisi dan beban tugas yang diemban beberapa desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jauh dari desa dan kecamatan. Bayangkan, biaya pengangkutan hanya Rp100 ribu, sementara mereka harus berjalan kaki sekitar 30 hingga 40 kilometer baru menyewa bot dengan biaya pulang pergi sekitar Rp200 ribu. Karena itu perlu ada revisi anggaran yang memerhatikan biaya dan medan yang harus dilalui.
“Maka tidak heran mereka harus merogok kantung sendiri untuk membiayai kegiatan itu,” ujarnya di KPU Kabupaten Bima di Panda, Selasa (18/11).
Beberapa desa terjauh itu, kata dia, ada diseberang lautan, seperti PPS Busu untuk dua TPS dengan jumlah pemilih sekitar 400 pemilih, PPS Desa Sarae Ruma juga dua TPS dengan nyebrang laut dan gunung dengan jarak sekitar 40 kilometer, PPS Kawuwu, dan Kalodu. Semua itu perlu dipikirkan. Apalagi, honor yang diperoleh PPS saat ini sangat minim dan tidak sebanding dengan beban kegiatan yang harus mereka tanggulangi, seperti perbaikan data pemilih yang kerap terjadi saat ini.
“Baru ditelepon mereka harus berkoordinasi dengan PPK yang jaraknya tidak mudah. Seharusnya, honor mereka harus lebih besar, tetapi kenyataan semakin menurun dibandingkan dengan Pemilukada Gubernur,” katanya.
Dia berharap pada pemilu kali ini harus diperhitungkan secara matang mengenai biaya untuk daerah terpencil agar mereka tidak merogoh kantong sendiri. (BE.13)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
