Jakarta, Bimakini.- Terkait dengan moratorium Ujian Nasional (UN) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan SGI Bima menyampaikan kajian kepada Presiden RI, Joko Widodo melalui staf ke presidenan.
FSGI diterima Kepala Staf Presiden (KSP) yang diwakili, Theresia Sembiring, Tim Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis. Theresia sendiri memang fokus menangani kajian pendidikan.
FGSI dalam siaran persnya menyampaikan kedatangan ke Kantor Sta Presiden karena ingin memberikan masukan sekaligus berdialog terkait Moratorium UN. Ini juga sebagai wujud kewenangan organisasi profesi guru yang dijaman dalam pasal 42 huruf e.
FSGI sangat berharap, Presiden Jokowi menyetujui Moratorium UN. Pertemuan berlangsung, Kamis (15/12/2016) di di kantor KSP /Gedung Bina Graha Jl. Veteran No. 16, Gambir, Jakarta Pusat.
Masih dalam siaran pers FGSI, sudah saatnya pemerintah pusat meletakkan manajemen pendidikan ke pihak sekolah dengan dilengkapi regulasi yang jelas dan progresif. Sambil menunggu keputusan Presiden soal moratorium UN.
Sebelumnya, Sekjen FSGI, Retno Listyarti, bersama dewan pengawas FSGI, Itje Chodijah, dan Doni Koesuma beraudensi dengan Mendikbud di Jakarta, Selasa (13/12/2016). Pertemuan FSGI dengan mendikbud adalah inisiatif FSGI untuk memberikan masukan dan dukungan kepada Kemendikbud yang akan melakukan moratorium UN mulai 2017.
FSGI penjelasan mengenai moratorium dihimpun dari SGI daerah. Seperti SGI Bima, memberi delapan alasan UN di moratorium.
SGI Bima berpendapat, UN tidak berpengaruh terhadap kualitas lulusan yang pada akhirnya pemborosan anggaran. Kecurangan saat UN juga dinilai lumrah dilakukan.
FSGI dan SGI Bima berkomitmen, bahwa UN bukan sebagai penentu kualitas peserta didik. Kini tinggal menunggu sikap presiden RI Jokowi di rapat terbatas kabinet.
SGI berharap regulasi yanag dilahirkan bermanfaat untuk pendidikan yang berkeadilan. (BK25)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
