Foto Dedy: di areal yang ditimbun tanah di kawasan Ama Hami inilah akan dibangun Masjid Terapung oleh Pemkot Bima.
Kota Bima, Bimakini.- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima memulai pembangunan Masjid Terapung di kawasan Ama Hami, Senin (10/04) siang lalu. Suara legislator pun kembali bergaung. Seperti apa?
Mereka berpandangan pembangunan itu dilakukan saat Masjid Agung Al-Muwahidin bertahun-tahun mangkrak dan tidak jelas penyelesaiannya. Ditambah bencana yang telah meluluhlantahkan sejumlah infrastruktur publik. Selayaknya, ada skala prioritas pembangunan yang urgensinya mendesak.
Demikian rangkuman pendapat sejumlah anggota DPRD Kota Bima menanggapi sikap Pemkot Bima yang terus menggebut pembangunan Masjid Terapung di kawasan Ama Hami saat ini.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Sudirman DJ, SH, mengatakan saat pembahasan anggaran jelas menolak, Komisi III karena lebih urgen penyelesaian pembangunan Masjid Agung ang kini masih mangkrak lantaran tidak ada alokasi anggaran. Seharusnya pemerintah dalam penganggaran pembangunan itu melihat skala prioritas, apalagi di tengah minimnya dana APBD Kota Bima yang hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima hanya puluhan miliar, belum bisa membantu pembangunan riil di daerah.
“Kita tidak menolak bangun Masjid Terapung. Tetapi bangunlah Masjid Agung dulu, baru yang lain. Kesannya diproyekan maunya pemerintah sekarang ini, karena kalau bangun Masjid Agung tidak ada proyek tetapi dikerjakan oleh yayasan,” sorot duta Partai Gerindra ini.
Dibeberkannya, saat pembahasan pengalokasian anggaran untuk Masjid Terapung itu menyalahi aturan. Tidak ada dalam nomenklatur penggangaran dalam APBD itu membangun masjid dalam belanja langsung alias ditenderkan, karena sifatnya itu hibah seperti untuk pembangunan masjid lainnya seluruh wilayah Indonesia.
Malah, kata dia, di Kota Bima bangun masjid ditender seperti proyek. Inilah alasan mengapa saat pembahasan APBD tahun 2016 lalu bersama beberapa rekan legislator menolaknya. Walaupun akhirnya sebagian besar wakil rakyat lainnya menerima. “Saya pribadi tetap menolak, karena lebih urgen Masjid Agung yang ditelantarkan itu,” ujar Sudirman.
Katanya, pembangunan itu harus ada skala prioritas, kalau uang banyak tidak apa-apa, tetapi APBD Kota Bima minim dan masih banyak meminta bantu dari Pemerintah Pusat. Ditambah lagi banjir bandang yang menerjang Kota Bima selama empat kali hingga menyebabkan sejumlah fasilitas publik rusak, jalan, rumah warga, dan drainase. “Apa masih mau terus menunggu bantuan dari pusat lagi,” tanyanya.
Menurutnya, seharusnya uang Rp12 miliar untuk pembangunan Masjid Terapung sekarang dialihkan untuk kepentingan pembangunan sarana publik yang rusak dan melanjutkan pembangunan Masjid Agung saja. “Dari pada paksakan diri bangun Masjid Terapung,” katanya.
Hal senada disampaikan legislator, Alfian Indrawirawan, dan Nazamudin saat itu diwawancara di kantor DPRD Kota Bima, Rabu (13/4) lalu. Mereka sepakat membangun itu harus ada skala prioritas, bukan masalah menolak pembangunan Masjid Terapung. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
