Connect with us

Ketik yang Anda cari

NTB

Atasi Kemiskinan dan Pengangguran, NTB Butuh Terobosan

Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah

Mataram, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengatakan Nusa Tenggara Barat itu harus dipastikan sehat, hangat dan aman untuk investasi dan dunia usaha. Karenanya, tugas pemerintah dan dunia pendidikan adalah menciptakan agar dunia usaha itu nyaman untuk lahirnya industri dan dunia usaha.

“Harus disadari bahwa aktor utama dari pembangunan industri adalah dunia usaha,” kata Gubernur NTB saat membuka kuliah umum dan diskusi Penyusunan Roadmap Industrialisasi NTB, di Aula Bappeda Provinsi NTB, Selasa (16/4/2019).

Mengawali pemaparannya, Gubernur menyampaikan bahwa saat ini daerah kita masih berkutat pada masalah mendasar pembangunan, seperti persolaan pengangguran dan kemiskinan.

Dalam hal ini, Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai alternatif strategi lain, selain mencari terobosan untuk menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan. Dan salah satu strategi tersebut adalah daya saing industri.

“Industrialisasi akan menghadirkan lapangan kerja baru yang diharapkan dapat mengikis kemiskinan”, ujarnya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa, industrialisasi sendiri, membutuhkan technological capability, yang ditopang oleh pendidikan dan semangat propaganda tentang konsep tekhnologi itu sendiri.

“Tiga faktor yang menunjukkan sebuah daerah dikatakan memiliki daya saing adalah, jika derah itu mempunyai kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan standar internasional. Minimal produk-produk NTB punya daya saing jika disandingkan dengan produk-produk nasional. Kedua, adanya riil income (pendapatan yang nyata) untuk masyarakat. Ketiga, adalah jika masyarakat mudah mencari pekerjaan di derahnya sendiri”, jelasnya.

Selain itu, Gubernur juga menekankan bahwa hal penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan daya saing adalah, perusahaan yang hadir di suatu daerah harus mendapatkan keuntungan dan tumbuh.
“Industrialisasi itu sebenarnya adalah sebuah proses besar dalam mencari dan mengembangkan tekhnologi, sehingga nilai tambah dari tekhnologi itu bisa tercapai”, ujarnya.

Diakhir pemaparannya, Gubernur menekankan bahwa konsep industrialisasi adalah sebuah proses besar yang merubah suatu kondisi dalam waktu tertentu, dari sistem tradisional/konvensional menjadi sistem yang lebih modern.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“Kita harus mampu meng-update cara pandang, apa yang akan dijual dari tahun ke tahun itu harus ada perubahan menyesuaikan kemajuan yang terjadi. Amati, tiru dan duplikasi,” jelas Gubernur.

Sejalan dengan Gubernur, Wagub NTB Hj. Rohmi Djalilah menyampaikan bahwa konsep yang disampaikan oleh Gubernur adalah konsep besar, yang harus mampu kita jalankan.

“Kita harus mampu merencanakan tahun pertahun dari program kerja kita. Semua kepala OPD harus benar-benar responsif terhadap berbagai hal yang terjadi dalam mendukung iklim industrialisasi di NTB”, katanya.

Untuk mengembangkan industrialisasi, kita harus berangkat dari keadaan riil di daerah kita, lanjut Wagub. “Perencanaan dan pengembangan harus diawali dengan potensi yang ada di daerah ini. Kuncinya adalah koordinasi, komunikasi dan kerjasama seluruh stakeholder di daerah ini. Mindset kita harus beralih sebagai yang melayani”, tutup Wagub.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Hadir dalam kesempatan tesebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, sekaligus sebagai moderator, Ketua TP. PKK Prov. NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, OJK Provinsi NTB, BI NTB, BPK NTB, jajaran akademisi dan seluruh pimpinan OPD. PUR

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Ekonomi

Bima, Bimakini.-  Dari 14 desa di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, 11 belum Musdes pemuktahiran Basis Data Terpadu (BDT). Antara lain Desa Sanolo, Kara, Sondosia...

Pemerintahan

Mataram, Bimakini.- Pemerintah Pusat akan memberikan sanksi kepada daerah yang belum memperbarui data kemiskinan. Tercatat, ada 92 kabupaten/kota di Indonesia yang belum memperbarui data...

NTB

Mataram, Bimakini.- Pandemi Covid-19 di NTB memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Terlebih ketika pemerintah daerah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial. Namun pemerintah pusat,...

NTB

Mataram, Bimakini.- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai kemiskinan di Indonesia. Dari data tersebut, terungkap bahwa Provinsi NTB merupakan daerah dengan laju...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Bima masih besar. Padahal, angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun...