ilustrasi
Bima, Bimakini.com.- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Rabu 9 Juli 2014 sudah terlaksana dengan aman dan lancar. Meski ada beberapa tempat terjadi pemungutan suara ulang, namun secara umum masih relatif terkendali.
Namun situasi politik pasca-pemungutan suara, kata Direktur Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya (Puskab) NTB, Muhammad Tahir Irhas, SAg, MPd, cenderung naik. Apalagi dengan adanya penayangan hasil hitung cepat atau quick cound oleh sejumlah lembaga survay. Hasil hitung cepat itu ditayangankan hampir semua televisi swasta nasional.
Hasil Quick Cound tersebut ternyata bervariatif, bahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden masing-masing mengumumkan kemenangan atas hasil hitung cepat. Kenyataan ini makin menghangatkan situasi politik. “Tidak hanya ketegangan antarelit politik, namun juga merambah ke pendukung dan masyarakat umum. Untuk itu kami rencanakan akan menggelar Dialog Publik dengan Tema Mereduksi Konflik Pasca Pengumuman KPU,” ujarnya, Jumat (18/7/2014).
Kegiatan itu, kata dia, direncanakan, Senin (21/7/2014) di aula STKIP Taman Siswa Bima. Tujuannya, terpeliharanya kondusifitas keamanan di Bima menjelang agenda-agenda penting antara lain penetapan rekapitulasi hasil Pilpres 2014 oleh KPU pada 22 Juli 2014.
Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat pentingnya hormat-menghormati antar sesama. Terbangunnya sikap toleransi antar masyarakat untuk meredusir kerawanan-kerawanan yang memicu konflik sosial.
Akibatnya variatifnya hasil quick cound, kata Tahir, muncul kebingungan atas hasil dan klaim yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survay dan ditayangkan di televisi. Bahkan disisi lain, media juga ikut memanas-manasi situasi politik yang ada. Kenyataan ini menguatirkan sejumlah pihak, akan adanya potensi konflik.
Fakta politik ini tentu tidak bisa direspon biasa, namun mengantisipasi kemungkinan terjadi. Isu akan terjadinya kerusuhan pasca-pemunguman hasil pemungutan suara oleh KPU, harus diredam. Tidak hanya oleh aparat keamanan, namun juga elemen sipil lainnya.
Perlu juga mengantisipasi adanya pihak tertentu yang mencoba memprovokasi dan memperkeruh keadaan. Situasi yang kondusif ini harus terus dijaga. Agar roda pembangunan tidak terhambat.
“Apapun hasil pengumuman oleh KPU dan siapapun pemenangnya harus diterima bersama. Karena tugas selanjutnya lebih berat, mengawal peleksanaan pemerintahan, agar sesuai kehendak dan harapan rakyat,” ajaknya.
Partai politik pengusung yang ada di masing-masing daerah juga harus mampu untuk meredam situasi yang memanas ini. Karena ada juga kekuatiran, potensi konflik bisa merambat ke daerah. Jika situas itu terjadi, maka sesuangguhnya yang dirugikan adalah masyarakat. Karena butuh waktu panjang untuk memulihkan situasi untuk kembali ke kondusif.
Sikap dan nilai-nilai demokrasi harus harus dijunjung tinggi, perbedaan pilihan tidak untuk memunculkan konflik. Namun kedewasaan dalam menerima adanya perbedaan. karena kemenangan sesuanggungnya yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Di Bima sendiri kerawanan konflik sosial masih rentan terjadi, dipicu oleh persoalan sepele yang berkembang menjadi bentrok antar warga yang memicu timbulnya ancaman dan gangguan Kamtibmas. Kondisi ini perlu untuk dilakukan penanganan agar konflik tidak terus terjadi yang menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa yang sebenarnya dapat dihindari dengan mengedepankan akal sehat dan musyawarah dalam mengatasi persoalan sosial ditengah maasyarakat.
Selain itu, pasca pemungutan suara Pemilu Presiden-Wapres yang telah dilaksanakan dengan aman dan damai, agar dapat terus dipelihara dan dijaga, mengingat kini memasuki tahap krusial yakni, rekapitulasi penetapan hasil Pemilu Presiden-Wapres oleh KPU yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 22 Juli 2014 secara nasional. Situasi dan kondisi keamanan perlu untuk tetap dijaga dalam suasana bulan suci Ramadhan dan menjelang Hari raya Idul Fitri, sehingga kedamaian dan ketentraman wilayah dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
“Dari situasi politik itu, Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya (Puskab) NTB menggagas kegiatan “DIALOG PUBLIK”dalam rangka meredusir kerawanan konflik sosial antarmasyarakat, khususnyadi Bimapasca Pengumuman oleh KPU pada Selasa 22 Juli 2014,” terangnya. (pian)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
