Aspek kedisiplinan pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, sebagiannya masih amburadul. Harus diakui. Pantau saja suasana ruangan kerja mereka di atas pukul 12.00 WITA. Sebagian meja dan kursi tidak bertuan. Mengapa? Karena “tuan-nya” sedang memilih berada di luar areal kantor dan bersibuk ria dengan urusan lain. Sebagian lagi, tanpa keterangan jelas. Mereka kabur. Ada yang menuju acara keluarga, kadang tertangkap mata warga lalu-lalang di pasar. Fenomena seperti itu sebenarnya sudah lama diendus oleh masyarakat.
Jika pun Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Ir. Muhammad Rum, menemukan fakta sejenis saat inspeksi mendadak (Sidak) Kamis (30/8) lalu, sesungguhnya itu hanya rekaman ulang pemandangan sebelumnya. Tidak ada yang aneh, Pak Sekda…Tinggal sejauhmana intensitas pemantauan dengan penerapan sanksi di tempat. Tidak bisa tidak, mesti ada gerbrakan yang lain dari biasanya (extra ordionary) untuk menumpas gerakan sadar pengacau kinerja ini. Mengendurnya semangat kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honor lainnya adalah tantangan yang tergambar jelas di depan mata Sekda. Mesti ada hukuman yang berefek jera dan berefek malu.
Aspek kedisiplinan ini sejatinya menjadi fokus perhatian, karena menjadi titik tolak bagi pencapaian lainnya. Tidak ada yang bisa diharapkan dari pegawai tidak disiplin, malas, atau sejumlah penyakit kerja lainnya. Apa sih sumber penyakit kerja itu? Ada yang menuding, mekanisme gaya Lima Hari Kerja (LHK) berkecenderungan member peluang lebih pada penyimpangan waktu dan kesempatan. Di atas pukul 12.00 Wita atau ba’da Dzuhur, efektivitas kerja dinilai menurun seiring kondisi tubuh yang melemah. Jangan heran, ada yang mengulur waktu istirahat sambil mengecek situasi kantor dari jauh melalui komunikasi telepon. Inilah sebagian dari kekuatiran publik dulu bahwa soal efektivitas LHK. Mengevaluasi menyeluruh LHK adalah langkah niscaya.
Sisi lainnya adalah komitmen dan budaya kerja mesti di-charger ulang. Komitmen melayani masyarakat secara prima adalah harga mati bagi aparatur pemerintah. Sebagai pelayan rakyat, mesti sigap melayani, bukannya minta dilayani. Pergeseran paradigma ini mesti segera dikembalikan agar khittah awal menjadi pegawai tidak luntur. Budaya kerja yang mengabaikan kedisiplinan merupakan perilaku anti-pembangunan. Seberapa akut penyakit ‘kabur dari ruangan kerja’ melanda pegawai Pemkot Bima, Sekda dan perangkatnya disilakan mengevaluasinya. Rakyat Kota Bima menunggu hasilnya.
Intinya, konfigurasi ketidakdisiplinan ini mesti segera diamputasi dan dibabat habis. Ini jelas mengambarkan ketidakacuhan bekerja dan pembangkangan serius. Perilaku kerja pegawai yang ogah-ogahan menjadi bahan tertawaan publik. Akumulasi ketidakpercayaan masyarakat bisa menjadi batu sandungan bagi partisipasi mereka dalam pembangunan. Semoga ada perubahan berarti dalam lintasan hari-hari ke depan. Mari merefleksinya di titik ini. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
