Bima, Bimeks.-
Rasionalisasi jumlah pengawas pendidikan pada jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, mendesak diperhatikan. Apalagi, jumlah pengawas tidak sesuai standar ideal yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal itu dikemukakan Koordinator Pengawas (Korwas) Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Drs. Syafiullah, M.Pd, saat sosialisasi Perda Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pendidikan di Kabupaten Bima di aula SMPN 1 Wawo, Senin (3/9).
Dari data yang ada mengenai kebutuhan pengawas, katanya, jumlah Taman Kanak-Kanak sebanyak 245, sedangkan pengawas yang dibutuhkan sebanyak 26 orang, tetapi saat ini baru satu pengawas. Namun, sebaliknya di tingkat Sekolah Dasar (SD) jumlah sekolah sebanyak 420 buah, sedangkan pengawas sebanyak 159 orang. Padahal, ideal yang dibutuhkan hanya 44 orang saja.
Pada tingkat SMP, jelasnya, jumlah guru sebanyak 2.364 dan pengawas sebanyak 31 orang, sedangkan jumlah ideal yang dibutuhkan sebanyak 59 orang. Tingkat SMA jumlah guru sebanyak 1.842 dengan jumlah pengawas yang ada hanya 26 orang, sedangkan idealnya 46 orang. Untuk SMK, jumlah guru sebanyak 499 orang pengawas yang ada kosong, sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 28 pengawas.
Secara riil, jelasnya, kebutuhan pengawas itu berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB. Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 6 Ayat 2 mengatakan, satu pengawas membina sepuluh SD dan membina 60 guru, sedangkan SMP/SMA/SMK satu pengawas membina tujuh sekolah atau 40 guru.
“Ke depan kita berharap agar Pemerintah Kabupaten Bima memerhatikan peraturan itu agar pengaturan jumlah pengawas disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tidak, maka daerah akan kesulitan membiayai pengawas yang tidak sesuai kebutuhan,” katanya.
Jumlah pengawas yang membengkak di tingkat SD, jelas Syafiullah, bukan hanya membuat ketimpangan dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga membebani anggaran daerah, sementara SMP/SMA dan SMK masih membutuhkan pengawas, demikian juga dengan pengawas TK.
“Ini kita ingatkan agar kebijakan dapat disesuaikan dengan peraturan yang ada. Jika ini tidak dibenahi maka jajaran pendidikan akan disalahkan karena kebijakan itu tidak sesuai PermenPan di atas,” katanya. (BE.13)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
