Bima, Bimakini.com.- Dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialokasikan di Kabupaten Bima setiap tahun jumlahnya senilai Rp12 miliar. Namun, sesuai aturan yang berlaku, daerah diminta memberikan dana pendampingan (sharing) sebesar lima persen dari keseluruhan anggaran itu.
Koordinator Wilayah (Korwil) PKH NTB, Dra. Lila Hadiansyah, M.Pd, mengatakan, dulu program itu hanya beberapa Provinsi saja dan jumlah daerah yang mendapatkannya terbatas. Tetapi, saat ini seluruh Provinsi di Indonesia mendapatkan kucuran dana itu. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dana pendamping dari setiap daerah senilai lima persen. Dana itu untuk pendamping PKH di lapangan, biaya transportasi, pembelian solar kepada daerah yang tidak memiliki listrik, penyediaan internet sekaligus biaya operasional operator internet, dana sosialisasi, evaluasi, pemantapan pendamping, dan honor untuk tim koordinasi.
Selain itu, katanya, untuk rapat koordinasi, penyediaan sekretariat, dan lainnya. Setiap ada perubahan data akan dilaporkan secara online setiap saat.
“Kalau dulu anggaran di atas langsung dari Pusat, tetapi kini dibebankan kepada daerah melalui dana sharing itu,” ujarnya di Dinas Sosial Kabupaten Bima, Selasa (15/1).
Dua tahun terakhir ini, katanya, pendamping PKH di Kabupaten/Kota masih menggunakan biaya sendiri untuk kegiatan pelaporan online, sekretariat, dan lainnya belum ada, kecuali di wilayah Provinsi Koordinator Wilayah pendamping PKH memiliki akses langsung hingga ke Pusat menggunakan internet gratis.
“Dulu semua anggaran itu langsung dari Pusat, tetapi kini banyak yang dipangkas karena seluruh daerah memiliki program PKH,” katanya.
Dia mengharapkan dana sharing itu akan mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan pendamping dan operator PHK, sehingga setiap daerah memilih update data akurat mengenai program tersebut. Tahun lalu, Kabupaten Bima mendapatkan prestasi terbaik dalam program PKH, tahun ini dan selanjutnya diharapkan bisa dipertahankan.
Operator PKH Kabupaten Bima, Surya Rahman, S.Pt, menjelaskan jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Kabupaten Bima sekitar 10 ribu lebih, sedangkan dana yang masuk setiap triwulan untuk pembayaran peserta PKH senilai Rp3 miliar hingga Rp4 miliar, sehingga satu tahun dibayar empat kali senilai Rp12 miliar lebih.
“Tentu pengerjaan itu perlu ada sekretariat operator dan fasilitas internet yang memadai untuk pelaporan data dari pendamping PKH di setiap kecamatan,” ujarnya di Dinsos, Selasa.
Fasilitas itu, jelasnya, sangat urgen untuk kelancaran tugas. Apalagi, setiap saat Koorwil NTB tetap menagih laporan dan perkembangan data yang terjadi. “Selama ini kita menggunakan jasa Warnet dan itu akan rumit jika semua data harus dikirim lewat Warnet. Tentu operator membutuhkan ketenangan kerja dan lainnya,” katanya. (BE.13)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
