ilustrasi zonadamai.wordpress.com
Oleh: Andi Admiral
DINAMIKA politik menjelang Pemilukada di wilayah NTB yang akan digelar serentak pada 13 Mei 2013, yakni Pemihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan Pemlihan Walkiota dan Wakil Walikota Bima cenderung meningkat. Hal ini ditandai munculnya beberapa permasalahan, diantaranya masalah DPS Pemilukada yang berbeda signifikan dengan DP4, manuver pasangan Bakal Calon (Balon) maupun tim sukses yang mulai melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat baik menggunakan alat peraga (sticker, spanduk dan baliho) maupun melalui kegiatan silaturahmi. Selain itu, marak terjadi pengrusakan baliho atau alat peraga pasangan balon, adanya indikasi pelibatan PNS dalam tim sukses, dan masalah netralitas penyelenggara Pemilukada. Bahkan indikasi kampanye hitam (black campaingn) dari masing-masing tim sukses atau pasangan balon yang saling mendiskreditkan antara pasangan Balon juga mulai bermunculan, guna mencari simpatik dan dukungan masyarakat.
Sementara eskalasi konflik sosial di wilayah NTB hingga Pebruari 2013 juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, seperti pekelahian antar warga, kerusuhan bernuansa SARA (dipicu perbedaan agama), maupun aksi-aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok warga. Sejak Januari s/d Pebruari 2013 teridentifikasi sebanyak 6 (enam) kasus konflik sosial, terdiri dari 2 kasus di Kota Bima (bentrokan antara warga Kelurahan Penaraga Kecamatan Rasanae Barat dengan warga Kelurahan Penatoi Kec. Mpunda pada 2 dan 3 Pebruari 2013), 1 kasus di Kab. Bima (pada 9 Pebruari 2013, terjadi pengrusakan rumah Panggung 12 Tiang milik salah seorang Staff Desa Rasabou di RT 2/RW 1 Dusun Goa, Desa Rasabou, Kec Sape), 1 kasus di Kab. Sumbawa (kerusuhan bernuansa Sarapada 22 Januari 2013), 1 kasus di Kab. Lombok Timur (perkelahian antar pemuda dari Pancor Bermi, Kel. Pancor, Kec. Selong dengan gabungan pemuda dari Dusun Tuntel dan Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik pada 19 Pebruari 2013), dan 1 kasus di Kab. Lombok Tengah (penyerangan Polsek Janapria oleh massa Pamswakarsa Amphibi pada 5 Pebruari 2013) – data diolah dari berbagai sumber).
Fenomena maraknya konflik sosial tersebut menarik menjadi kajian dalam tulisan ini, seiring dengan menguatnya politik identitas sebagai instrumen poltik yang digunakan oleh para elit menjelang Pemilukada di NTB, terutama dalam menarik dukungan konstituen.
Menguatnya Politik Identitas sebagai instrumen Politik Lokal
Istilah Politik Identitas telah menarik perhatian bagi para akademisi maupun pemerhati masalah sosial politik di Indonesia, bahkan mendapat tempat yang istimewa beberapa tahun terakhir. Merujuk tulisan Muhtar Haboddin, berjudul “Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal” (dimuat dalam Jurnal Pemerintahan Volume 3 Nomor 1 Pebruari 2012) menyebutkan bahwa “menguatnya politik identitas di tingkat lokal terjadi bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca penetapan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas. Faktanya, banyak aktor baik lokal dan politik nasional menggunakan isu ini secara intens untuk pembagian kekuasaan”.
Dalam tulisan Muhtar Haboddin yang juga mengutif beberapa literatur ilmu politik, bahwa politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (political identity) dengan politik identitas (political of identity). Political identity merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan political of identity mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Beberapa ilmuan juga membedakan antara politik identitas dengan politik etnisitas, meskipun memiliki persamaan yang cenderung menjadikan “perbedaan” sebagai instrumen politik.
Agnes Hellermendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatinnya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari Univeritas Duke, mendefinisikan Politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memaknai politik identitas sebagai politik berbedaan. Sementara Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya Geertz dan Masalah Kesukuan, menyebutkan bahwa politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi (alat untuk menggalang politik) guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya”.
Cressida Heyes(dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) mendefinisikan politik identitas sebagai aktivitas politik dalam arti luas yang secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari ‘kaum yang terpinggirkan’ dalam kondisi sosial, politik, dan kurtural tertentu dalam masyarakat. Menurutnya, dalam perjuangan politik, penggunaan identitas memberi hasil positif yang berpengaruh secara signifikan. Identitas adalah konsep kunci dalam arena politik. Secara teoritik, identitas memiliki definisi yang cukup dalam. Sementara Stuart Hall (dalam The Question of Cultural Identity, 1994) mendefinisikan identitas sebagai proses yang terbentuk melalui sistem bawah sadar. Sistem bawah sadar berjalan melalui waktu dan membentuk bayangan imajiner yang tidak pernah menemui titik akhir. Stuart Hall lebih menilai identitas sebagai proses menjadi (becoming) daripada nilai baku atau taken for granted.
Kecenderungan menguatnya poltik identitas dalam politik lokal (hal ini juga terjadi di NT) ditandai oleh tiga hal, yakni Pertama, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya. Kedua, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. Ketiga, kesetiaan yang kuat terhadap etnistas yang dimilikinya. Selain tiga kecenderungan tersebut, Klaus Von Beyme (dikutif dari tulisan Ubai Abdillah, 2002) menyebutkan ada tiga karakteristik yang melekat pada politik identitas, yakni “Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali narasi besar yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan–perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya. Dalam gerakan politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar”.
Dalam konteks politik lokal, politisasi identitas yang dilakukan oleh para elit lokal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di NTB telah dikreasi sedemikian rupa dan diekspresikan dalam bentuk yang bervariasi. Politik identitas dijadikan basis perjuangan elit lokal dalam rangka pemekaran wilayah. Politik identitas ditransformasikan ke dalam entitas politik dengan harapan bisa menguasai pemerintahan daerah sampai pergantian pimpinan puncak, dalam istilah Gerry Van Klinken (2007) disebut elit lokal yang mengambilalih seluruh bangunan institusi politik lokal. Selain itu, politik etnisitas juga digunakan untuk mempersoalkan antara ‘kami dan mereka’, ‘saya’ dan ‘kamu’, sampai pada bentuknya yang ekstrim ‘jawa’ dan ‘luar jawa’, ‘islam’ dan ‘kristen’. Pendikotomian semacam ini juga mulai terjadi di NTB menjelang Pemilukada dengan mengekspresikan poltik identitas berdasarkan pembedaan suku (Sasak, Samawa dan Mbojo), bahkan pembedaan “Muslim – Hindu”, maupun “pendatang – pribumi”. Pendikotomian ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam musuh ataupun rival politiknya dalam menarik dukungan masyarakat. Pada sisi lain, politik identitas juga segaja dimobilisir untuk mendapat simpatik konstituen politik dalam momentum Pemilukada.
Politik Identitas Instrumen Ancaman di tengah Maraknya Konflik Sosial
Meskipun beberapa konflik sosial yang terjadi di NTB bukan dipicu oleh masalah-masalah politik menjelang Pemilukada, namun fenomena konflik sosial tersebut dapat dijadikan gambaran karakteristik masyarakat NTB yang mudah tersulut emosi dan terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan menjelang Pemilukada NTB. Rentannya relasi sosial dan lemahnya pranata sosial dalam mengendalikan pontensi konflik di tengah masyarakat juga sangat rawan dimanfaatkan “kelompok kepentingan” untuk komoditi politik menjelang Pemilukada di NTB. Menguatnya “politik identitas” yang dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis, suku, agama, dan ras (SARA) ditengah hegemoni otonomi daerah akan menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan kepentingan dalam menarik simpatik dan dukungan masyarakat pada Pemilukada mendatang. Sebaliknya konstituen juga menjadikan kesamaan etnis mereka dengan para kandidat sebagai acuan dalam memilih pemimpin mereka.
Dalam konteks wilayah NTB, persaingan antara etnis Mbojo (diwakili oleh masyarakat Bima dan Dompu), etnis Samawa (Kab Sumbawa dan Sumbawa Barat), dan Etnis Sasak (masyarakat Pulau Lombok), serta etnis Hindu (keturunan Hindu Bali) diperkirakan akan menjadi isu menarik di kalangan para bakal calon untuk mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat pada Pemilukada NTB. Belum lagi adanya kesenjangan yang cukup lebar dari komposisi jumlah pemilih antara masyarakat Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, sehingga akan memaksa para bakal calon, elit politik maupun tim sukses untuk menggunakan politik identitas sebagai “senjata” dalam merebut dukungan konstituen. Identitas lain yang cukup beperangaruh yakni Ormas antara NW Anjani vs Pancor, Muhammadiyah vs NU, atau lainnya. Partai politik hanya akan menjadi “penonton” ditengah keterpurukannya yang miskin ideologis ditengah konstituen. Jika gesekan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, tentu politik indentitas akan menjadi instrumen ancaman demokrasi di tengah maraknya konflik sosial, bahkan hal ini akan berlanjut pada “politik balas dendam” pasca Pemilukada. Bagi kelompok yang terpilih tentu akan menempatkan orang-orangnya berdasarkan instrumen identitas terntentu untuk menempati jabatan tertentu, sehingga kontestasi politik hanya menjadi tempat bagi-bagi kekuasaan, tanpa mementingkan kepentingan rakyat.
Politik identitas diharapkan hanya sebuah transisi demokrasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berkeadilan dan proporsional. Momentum Pemilukada NTB diharapkan dapat lebih mengakomodasi kebihnekaan untuk mewujudkan sistem demokrasi yang berkualitas. Tentu seluruh elemen masyarakat NTB sangat berkepentingan dan memiliki tanggung jawab bersama dalam rangka menciptakan Pemilukada yang damai, bersih, jujur dan adil. Pada sisi lain, penyelenggara Pemilukada, pemerintah daerah, partai politik, pasangan calon, tim sukses, Ormas/OKP, dan seluruh stakeholder civil society juga harus bertanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar terwujud Pemilukada yang cukup demokratis dan dapat membawa kemajuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB. Pemilukada adalah milik kita bersama…
Wallahua’lam bissawab …
Penulis adalah Pemerhati masalah Sosial-Politik
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
