Bima, Bimakini.com.- Akademisi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, Mutmainah, S.Pd, menilai sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah daerah dan dinas terkait di Bima, justru menyebabkan siswa semakin bodoh. Kondisi tersebut semakin parah menyusul perubahan jumlah paket soal Ujian Nasional (UN) yang mulai diterapkan tahun ini.
Menurutnya, perubahan jumlah paket soal yang drastis mendorong guru dan Kepala Sekolah di Bima “menghalalkan” segala cara agar siswa lulus ujian dengan dalih demi masa depan anak. Salahsatunya mendongkrak nilai rapor, meskipun tidak sesuai standar kriteria ketuntasan minimal (KKM). Padahal, secara umum, model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berkarakter seperti yang sudah ditetapkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mestinya memiliki output yang jelas. Di antaranya model pembelajaran yang menanamkan nilai kejujuran kepada siswa.
Hanya saja, pada tingkat implementasi masih sangat rendah. Guru dan Kepala Sekolah banyak yang tergiur dan fokus mengejar kuantitas hasil ujian meskipun melabrak ketentuan. “Menurut saya sistem pendidikan kita, terutama di daerah kita malah membuat siswa bodoh. Mengapa saya bilang demikian, sekarang ini kan siswa berpikir ada guru yang membantu nanti, dan guru sudah memberikan kode kepada siswa. Jadinya, les juga nggak ada gunanya, hanya menguras biaya,” katanya di kampus STKIP Taman Siswa Bima, kemarin.
Dikatakannya, persoalan lainnya, masih rendahnya kualitas atau sumberdaya manusia (SDM) pendidik. Salahsatu bentuknya, hingga saat ini masih banyak guru yang belum mampu menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP) dan Silabus yang berisi program tahunan dan semester. Bahkan, lebih fatal, banyak yang hanya bisa menyalin (copy paste) dari internet. Padahal, merupakan rujukan metode pembelajaran.
Hal tersebut harus menjadi atensi pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Solusinya misalnya dengan menatar atau meninkatkan kapasitas pendidik.
“Sebenarnya masalah utama ada pada guru, kalau siswa itukan intinya meniru apa yang diajarkan atau dicontohi guru, kalau guru bodoh tentu siswa juga akan bodoh. Persoalan-persoalan seperit itulah yang mesti menjadi perhatian bersama seluruh pihak tekait,” katanya.
Mutmainah mengungkapkan, sudah banyak fakta, bahwa kualitas siswa lulusan dari berbagai sekolah di Bima, sangat rendah, termasuk hasil dari sejumlah sekolah yang diberi lebel khusus favorit. Salahsatu buktinya, rendahnya angka siswa dari Bima yang diterima masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Selain itu, jika pun diterima tidak mampu menuntaskan tahapan pendidikan atau dikeluarkan (drop out). “Kalau SMA 1, sekolah-sekolah lain diklaim punya standar atau dikatakan favorit, menurut saya tidak ada bedanya dengan sekolah lain, karena standar kualitas itu dinilai uji kecerdasan selurruhnya, bukan satu dua siswa,” katanya.
Dijelaskannya, selain perhatian ekstra dan dukungan atau pertisipasi orangtua murid, untuk meningkatkan mutu pendidikan, ke depan pihak terkait juga harus memastikan lingkungan pendidikan tidak dieksploitasi sebagai komoditi kepentingan saat momentum politik seperti Pemiluka Kepala Daerah (Pemilukada).
Dia berharap independensi pengajar harus bisa diwujudkan, sehingga lebih fokus meningkatkan mutu atua memecahkan persoalan pendidikan. Hal itu juga harus mampu diimpelentasikan saat rekruitmen dan penempatan pejabat fungsional.
“Saat ini guru dan Kepala Sekolah dihadapkan dilema, intimidasi dan bentuk kalinnya, ini yang mesti diperhatikan beragai pihak jika ingin mendongkrak kualitas pendidikan, jngan sampai ada intimidasi diterima pengajar,” katanya.
Dikatakannya, ke depan, Pemerintah Daerah dan dinas terkait harus mampu mengadopsi keberhasilan sistem dan model pendidikan yang diterapkan di negara Finlandia. Di mana tingkat kecerdasan siswa di negara tersebut di atas rata-rata, bahkan mengalahkan negara adidaya Amerika Serikat. Karena menerapkan model pembelajaran yang tidak monoton dan terpusat pada guru, tetapi mengembangkan model pembelajaran kreatif sehingga mendorong siswa aktif.
“Menurut saya ulangan maupun Ujian Nasional itu tidak efektif dan hanya menguras anggaran output atau uji kualitas diharapkan belum terjamin, malah menimbulkan masalah baru terhadap mental siswa, pengotakan antara siswa bodoh dan pintar,” ungkapnya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
