Al Imran, SH menunjukkan surat DPP yang memerintahkan digelarnya Muscam sebelum Musda.
Kota Bima, Bimakini.- Pengurus DPD Partai Golkar NTB akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kota Bima, Rabu (14/12/2016) di Lombok Tengah. Namun, rencana menggelar Musda itu dinilai pengurus demisioner illegal.
Pengurus Demisioner DPD Partai Golkar Kota Bima, Al Imran, SH menilai rencana Musda tersebut dianggapnya illegal. Pasalnya, Musda dilaksanakan sebelum Musyawarah Kecamatan (Muscam) digelar. Sebelumnya DPP sudah memerintahkan agar PLT DPD Partai Golkar Kota Bima dan DPD Partai Golkar NTB untuk menggelar Muscam sebelum Musda.
Selain itu, kata Imran, proses hukum masalah Musda Golkar sedang berlangsung. “Saya katakan Musda di Lombok Tengah ilegal dan bersama jajaran Golkar Kota akan mendatangani acara Musda untuk lakukan boikot,” tegas Imran didampingi H. Tamsil, SE kader Golkar lainnya di Pandopo Bupati Bima, Minggu malam.
Untuk itu, baginya langkah Musda oleh DPD Partai Golkar NTB melangkahi perintah DPP. “Jelas-jelas sudah melangkahi dan membangkang terhadap perintah Ketua DPP dan aturan partai,” ujarnya sambil menunjukkan surat DPP Golkar yang ditandatangani Setya Novanto tertanggal 28 Oktober 2016, yang memerintahkan digelarnya Muscam sebelum Musda.
Selain akan melakukan boikot, kata dia, juga akan melayangkan surat ke Mahkamah Partai.
H. Tamsil, SE juga mengatakan seharusnya pelaksanaan Musda mengikuti aturan main yang benar. Meskipun tidak menyatakan Musda yang akan dilaksanakan salah, namun berharap polemik Golkar Kota Bima dapat diselesaikan sesuai mekanisme. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
