Bima, Bimakini.- Munculnya kisruh belakangan ini soal pelelangan tanah eks jaminan Kepala Desa (Kades) tahun 2016 diingatkan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bima, Yasin, bisa berdampak luas. Misalnya pada pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya pencapaian PAD Bagian Umum Setda Kabupaten Bima.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima ini menilai Kontoversi soal pelelangan seluruh tanah eks jaminan pada sejumlah kecamatan akan menurunkan pencapaian PAD sebagaimana yang ditargetkan.
“Target yang ditetapkan oleh Banggar tidak saya ketahui angka pastinya. Tetapi jika menilik dari kondisi kisruh yang masih saja terjadi saat ini, capaian PADnya pasti menurun,” ujarnya kepada wartawan di kantor DPRD setempat, Rabu (18/01/2017).
Yasin juga mengungkapkan pencapaian PAD dari hasil lelang tanah eks jaminan tahun 2015 lalu, juga menurun dari target yang ditetapkan Banggar. “Intinya dua tahun terakhir ini, capaian PAD dari hasil lelang tanah eks jaminan disinyalir akan menurun,” asumsinya.
Kata dia, terkaan pencapaian PAD dari hasil lelang tanah menurun pada tahun 2016, karena kisruh pelelangan itu hingga saat ini masih saja berlangsung. Para pemenang tender pada tiga wilayah Kecamatan Monta, Lambu, dan Sape, belum juga membayarnya sampai saat ini. Hal itu disebabkan surat pernyataan Kabag Umum Setda yang mengisyaratkan tidak akan menandatangi blanko atau kuitansi sebelum ada penyelesaian pada tingkat pemenang tender dengan anggota Kelompok Tani (Poktan).
“Surat pernyataan tersebut bisa berimbas pada kurangnya capaian PAD, sebab di antara kedua belahpihak tidak akan berani membayar jika mereka tidak ada kesepatakan sebagimana yang diharapkan Kabag Umum,” paparnya.
Ke depan, Yasin mengimbau Pemkab Bima khususnya panitia tender agar menetapkan mekanisme atau sistem pelelangan yang jelas, supaya tidak terjadi kisruh seperti saat ini. Jangan ada lagi sistem dan mekanisme pelelangan yang tidak jelas dan amburadul, seperti tahun 2015 dan 2016.
Selain itu, mengimbau Pemkab Bima atau panitia tender tahun 2017 nanti agar menetapkan waktu pelelangan sekitar Agustus atau September untuk penetapan sejumlah nama pemenang tender. Jangan lagi telat seperti tahun 2016.
“Masa sudah masuk Januari para pemenang tender belum juga menggarap lahan,” sarannya. (BK29)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.