Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Kontroversi Lelang Tanah akan Berimbas pada PAD

ilustrasi

Bima, Bimakini.- Munculnya kisruh belakangan ini soal pelelangan tanah eks jaminan Kepala Desa (Kades) tahun 2016  diingatkan anggota Fraksi Partai Gerindra  DPRD Kabupaten Bima,  Yasin, bisa berdampak luas. Misalnya pada  pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya  pencapaian PAD Bagian Umum Setda Kabupaten Bima.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima ini menilai Kontoversi soal pelelangan seluruh tanah eks jaminan pada  sejumlah kecamatan  akan menurunkan  pencapaian PAD sebagaimana yang ditargetkan.

“Target  yang ditetapkan oleh Banggar tidak saya  ketahui angka pastinya. Tetapi jika menilik dari kondisi kisruh yang masih saja terjadi saat ini, capaian PADnya pasti menurun,” ujarnya  kepada wartawan  di kantor DPRD setempat, Rabu (18/01/2017).

Yasin juga  mengungkapkan pencapaian PAD dari hasil lelang tanah eks jaminan  tahun 2015 lalu, juga menurun dari target yang ditetapkan Banggar. “Intinya dua tahun terakhir ini, capaian PAD dari hasil lelang tanah eks jaminan disinyalir akan menurun,” asumsinya.

Kata dia, terkaan pencapaian PAD dari hasil lelang tanah menurun pada tahun 2016,   karena kisruh pelelangan  itu hingga saat ini masih saja berlangsung. Para pemenang tender pada  tiga wilayah Kecamatan Monta, Lambu, dan Sape, belum juga membayarnya sampai saat ini. Hal itu disebabkan surat pernyataan Kabag Umum Setda yang mengisyaratkan  tidak akan menandatangi blanko atau kuitansi sebelum ada penyelesaian  pada tingkat pemenang tender dengan anggota Kelompok Tani (Poktan).

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“Surat pernyataan tersebut  bisa berimbas pada kurangnya capaian PAD,  sebab di antara kedua belahpihak tidak akan berani membayar jika mereka tidak ada kesepatakan sebagimana yang diharapkan Kabag Umum,” paparnya.

Ke depan, Yasin mengimbau Pemkab Bima  khususnya panitia tender  agar menetapkan mekanisme atau sistem pelelangan yang jelas,  supaya tidak terjadi kisruh seperti saat ini. Jangan ada lagi sistem dan mekanisme pelelangan yang tidak jelas dan amburadul, seperti tahun 2015 dan 2016.

Selain itu,  mengimbau Pemkab Bima  atau panitia tender tahun 2017 nanti agar menetapkan waktu pelelangan sekitar Agustus atau September untuk penetapan sejumlah nama pemenang tender. Jangan lagi telat seperti tahun 2016.

“Masa sudah masuk Januari para pemenang tender belum juga menggarap lahan,” sarannya. (BK29)

Iklan. Geser untuk terus membaca.
Bagikan berita

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Jumlah tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bima yang dilelang melalui Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yaitu 1.588 paket dengan luas...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Proses pelelangan tanah eks jaminan di Kabupaten Bima Tahun 2021 tidak transparan. Betapa tidak, penawar teringgi kalah, hal itu diduga kuat terjadi...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE diminta perioritaskan tanah eks jaminan untuk Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa. Permintaan itu disampaikan...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Pengumuman para pemenang tender tanah eks jaminan aparat desa dan tanah cadangan pembangunan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima musim tanam Tahun 2020...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Pengumuman para pemenang tender tanah eks jaminan aparat desa dan tanah cadangan pembangunan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima musim tanam Tahun 2020...