Wakil Bupati Bima, H Dahlan berharap penyusunan program lebih rasional dan menyesuaikan dengan anggaran.
Bima, Bimakini.- Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu instrumen penting untuk menghasilkan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (Pemda) dalam satu tahun. Diharapkan, program yang diusulkan didiskusikan dan dikritisi secara konstruktif serta komprehensif.
Harapannya, kata Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan, MPd dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang rasional dan realistis, sesuai kemampuan pendanaan. “Dengan tetap berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Bima,” ujarnya saat Musrenbang Tingkat Kabupaten Bima, Kamis (16/3/2017) di gedung PKK, seperti dikutip dikutip Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humaspro Setda Kabupaten Bima, Ruslan, S.Sos.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Drs. H.Muzakir, MSc mengatakan, Musrenbang untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bima berdasarkan Renja SKPD. Menyeleraskan dihasilkan perencanaan SKPD dan Musrenbang kecamatan.
Baca Juga: Musrenbang Forum Interaksi Semua Pemangku Kepentingan
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda Drs. Sigit Catur Prasetyo, SE mengatakan kebijakan Nasional 2018, menetapkan kawasan ekonomi khusus Mandalika sebagai salah satu prioritas Nasional, sehingga dengan adanya prioritas ini harus didukung dengan peningkatan aksebilitas dan konektivitas wilayah yang memadai.
Selain Mandalika, kata dia, fokus utama lainnya pembangunan global hubungan bandara kayangan di Kabupaten Lombok Utara dan pengembangan kawasan teluk saleh, pulau moyo dan gunung tambora (Samota).
“Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten dan Kota, akan dibahas dalam pra Musrenbang Provinsi NTB tanggal 3- 5 April 2017 mendatang dan akan disusul Musrenbang provinsi yang akan dilaksanakan 6 April. (BK29)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
