Mataram, Bimakini.- Keberhasilan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, berbagi tips bagaimana menata dan mengembangkan industri pariwisata di NTB, di acara Hari Pers Nasional (HPN) di Padang, Rabu (7/2/2018).
Pada Seminar Nasional Pariwisata bertajuk Menata Potensi Wisata dan Dukungan Infrastruktur Menuju Industri Pariwisata Yang Modern, dalam rangkaian HPN 2018 yang dilaksanakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tersebut, Gubernur berbagi pengalaman dan strategi bagaimana menata dan mengembangkan periwisata dengan baik dan sukses. Gubernur menyampaikan empat strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan pariwisata.
Bersama narasumber lain, yakni Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dan Staf Ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Adang Saf Ahmad, Gubernur TGB menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengelola pariwisata adalah membentuk visi yang kuat.
TGB mengilustrasikan, mulai dari awal Pemprov NTB menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan dan prioritas sejalan dengan sektor pertanian. Visi ini kemudian disampaikan dan disosiaslisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di NTB, termasuk melibatkan kabupaten/kota. Sebab, pemerintah kabupaten/kota-lah yang memiliki peranan langsung untuk menata destinasi. Sedangkan, pemerintah provinsi, lebih kepada membangun strategi makro dan kebijakan-kebijakan sebagai payung dalam pelaksanaan program-program kepariwisataan.
“Kami keliling ke semua kabupaten/kota, berdikusi dan berbicara dengan bupati dan walikota serta DPRD untuk menyamakan dan memperkuat visi bahwa pariwisata adalah sektor andalan NTB. Ketika ada kesamaan visi, gerak antara provinsi dan kabupaten/kota akan bisa sinergi dalam mengembangkan pariwisata”, jelas Gubernur Hafizd Al-Qur’an tersebut.
Selanjutnya, setelah menetapkan visi, strategi kedua menurut TGB adalah membentuk payung hukum/regulasi yang menjamin pariwisata itu bisa berkelanjutan. “NTB adalah satu dari beberapa provinsi yang regulasinya pariwisata paling lengkap. Jadi tidak hanya pembentukan perda dan pergub sifatnya sektoral tapi juga masuk di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Lima Tahunan Daerah”, jelas gubernur.
Menurut TGB, pengaturan regulasi penting untuk dilakukan karena di setiap pasal dan ayat pada regulasi itu ada uang dan dana yang tersimpan. “Pasal dan ayat itu menjadi alas hukum yang terkuat untuk dilakukan politik anggaran. Sehingga pariwisata mendapatkan porsi dana yang cukup untuk dikembangkan dan berkelanjutan”, ungkap Gubernur.
Kemudian, setelah regulasi itu kuat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan pariwisata itu dengan sektor lain. Salah satu di antaranya adalah dengan infrastruktur.
Bicara pariwisata, menurut Gubernur, tidak bisa sektoral, namun harus integratif. “Selama dua periode diamanahkan sebagai Gubernur, kita membuat perda tahun jamak untuk percepatan pembangunan jalan, dengan nilai lebih dari 1 triliun. Ketika kami berdiskusi tentang daerah mana yang harus kita tangani, kami muncul dengan kriteria bahwa daerah tersebut harus punya potensi ekonomi yang besar dan memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan”, tegasnya.
Dihadapan ratusan peserta seminar, yang terdiri dari para stakeholder pariwisata dari seluruh Sumatera Barat, TGB menambahkan, membuat akses jalan dari kota ke destinasi wisata andalan di NTB sangat baik. Dan strategi yang keempat adalah inovasi dan kreativitas.
Pariwisata di NTB jelas TGB, tidak akan terus berkembang jika hanya bergantung pada sektor pariwisata konvensional. Sehingga, dengan mantap Gubernur yang juga Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia itu menetapkan NTB sebagai destinasi wisata halal atau Moslem Friendly Tourism. Program pariwisata ini diyakini akan berkembang karena sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat NTB yang mayoritas beragama Islam. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
